Anggota DPR Sebut Tidak Ada Alasan Bagi Karyawan Pertamina Mogok Kerja

Gedung Pertamina
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, menilai ancaman mogok yang dilayangkan pegawai Pertamina melalui serikat pekerja, dianggapnya tidak masuk akal. Itu dikatannya, karena ancaman mogok tidak secara gamblang menjelaskan apa saja yang menjadi persoalan sehingga harus mengambil langkah itu.

Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Bandara Soekarno-Hatta Jadi Acuan Penurunan Harga Avtur

Seperti kata Deddy, tidak ada penjelasan pada poin Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang dinilai merugikan pekerja. 

“Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran,” kata Deddy, dalam keterangannya, Rabu 22 Desember 2021.

Pertamina Cetak Laba Bersih Rp 42,47 Triliun hingga Oktober 2024

Sepengetahuannya, dibandingkan dengan pekerja lain termasuk di lingkungan BUMN lain, menurut dia karyawan Pertamina jauh lebih baik. Maka Deddy menganggap ancaman mogok bersifat politis. Bahkan ia mensinyalir ada kesan tertentu.

“Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini (Nataru),” kata Deddy.

Bos Pertamina Buka Suara soal Viral Pertamax Dituding Sebabkan Mobil-mobil Rusak

Dia mengatakan, salah satu tuntutan yang diajukan adalah mengganti Dirut Pertamina. Sementara tuntutan lainnya adalah masalah PKB dan hubungan industrial. Maka anggota dari Fraksi PDIP berharap ada penjelasan dari tuntutan itu hingga kemudian mengeluarkan ancaman mogok.

“Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan serikat pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kemelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut belaka. Sepertinya, elite serikat pekerja punya agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi direktur utama," urainya.

Dugaan itu bisa saja mendapat pembenaran, karena salah satu tuntutannya adalah pergantian dirut. Seakan yang bertanggungjawab adalah dirut. Dia menilai, kebijakan yang keluar adalah hasil dari semua pimpinannya, maka semua punya peran bukan cuma dirut.

“Menuntut pergantian Dirut bukanlah hal yang lazim dalam perjuangan normatif pekerja. Jadi ketika poin-poin hubungan industrialnya tidak jelas, wajar saja kalau di luar isu soal kongkalikong elit pekerja Pertamina mau menjatuhkan dirut ini muncul,” ujar Deddy.

Deddy mengingatkan urgennya Pertamina dalam kehidupan masyarakat. Karena memang menjadi objek vital sehingga perlu menjalankan tugas dengan baik. Jika memang ancaman mogok besar, menurut Deddy perlu ada tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini,” tegasnya.

“Serikat pekerja akan berhadapan dengan rakyat banyak jika sampai pelayanan Pertamina terhenti saat sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya