Menhub Budi Ungkap Alasan Libur Nataru Tak Ada Penyekatan hingga PPKM
- Kemenhub
VIVA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah tidak akan melakukan kebijakan penyekatan arus mobilitas masyarakat, pada momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Namun, fokus utama yang bakal dilakukan Pemerintah dan para stakeholder terkait lainnya yakni adalah melakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes). Budi menjelaskan, langkah ini dilakukan Pemerintah seiring dengan terkendalinya penanganan COVID-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.
"Kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam kurun waktu tertentu sampai sekarang ini, relatif Indonesia menjadi negara yang baik (dalam penanganan COVID-19). Insya Allah bisa kita pertahankan," kata Budi Karya dalam telekonferensi, Selasa 21 Desember 2021.
Budi Karya memastikan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah terkait pengambilan kebijakan non-PPKM di masa nataru ini, bukanlah keputusan yang ditetapkan begitu saja. Dalam pembahasan dan penggodokan kebijakan tersebut, sejumlah pakar dan ahli epidemiologi juga telah diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusannya.
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Stasiun Manggarai, Minggu, 26 September 2021.
- Dok. Kemenhub.
"Dalam diskusi kami yang dilakukan berulang-ulang itu, juga melibatkan para pakar. Jadi setiap kali ada kasus baru, baik Varian Delta maupun Varian Omicron, itu selalu dibahas dan yang bicara itu adalah para pakar seperti Pak Pandu Riyono dan pakar lain dari beberapa universitas," ujarnya.
Sehingga, lanjut Budi Karya, opini tentang bagaimana penanganan Pandemi COVID-19 dan bagaimana caranya melakukan upaya-upaya penanggulangan agar prosesnya bisa dijalankan, itu telah didiskusikan secara detail.
"Berdasarkan keterangan dari para ahli (epidemiologi), Varian Omicron memang memiliki daya tular yang luar biasa. Oleh karenanya kita menempuh cara, yang tidak seperti Inggris yang sangat moderat tanpa masker, tapi kita harus pakai masker dan prokes itu harus tetap ketat, dan vaksin harus dilakukan dua kali," kata Budi Karya.
"Jadi yang ditempuh memang bukan PPKM (di masa nataru ini), tapi dengan pengetatan dari prokes. Hal itu menurut para ahli akan sangat mampu menurunkan kemungkinan tertularnya masyarakat dari Varian Omicron ini," ujarnya.
