Resmikan Desa Devisa Rumput Laut di Sidoarjo, Ini Program LPEI
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank meresmikan Program Desa Devisa Rumput Laut pertama di Indonesia yang berada di Desa Kupang, Sidoarjo, Jawa Timur.
Desa Kupang menghasilkan rumput laut, ikan bandeng dan udang. Unggulannya adalah rumput laut merah Gracilaria Sp yang bermanfaat sebagai pengental dan pembuatan gel untuk produksi agar-agar, kolagen, karagenan dan alginat.
Desa ini adalah desa devisa ke-27 yang dibina dan diresmikan LPEI. Dengan demikian sudah 2.894 orang petani/penenun/pengrajin yang turut serta dalam Program Desa Devisa ini.
Direktur Pelaksana II LPEI Maqin U. Norhadi mengatakan, hasil produksi rata-rata rumput laut mencapai 10.113 ton per tahun atau 1,4 persen dari total produksi rumput laut di Jawa Timur.
Budidaya Rumput Laut di Pulau Panggang
- VIVA/Muhamad Solihin
“LPEI menyiapkan program yang terintegrasi dan terpadu untuk membangun dan meningkatkan kapasitas (capacity building) para petani rumput laut," katanya dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 21 November 2021.
Bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan LPEI antara lain berupa manajemen koperasi, teknik budidaya dan pengolahan, pemasaran, perluasan akses pasar, perijinan ekspor, sertifikasi, dan penyusunan laporan keuangan.
Dengan menghasilkan produk berstandar ekspor diharapkan akan memiliki nilai tambah bagi para petani rumput laut di Desa Kupang dan akhirnya meningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat.
Dia juga menuturkan, pada 2020 hasil produksi dari anggota koperasi di Desa Kupang ini mencapai 4.800 ton atau rata-rata produksi dari setiap anggota koperasi mencapai 6,8 ton per tahunnya.
"Dengan mengikuti Program Desa Devisa LPEI, sebanyak 59 petani rumput laut yang saat ini telah menjadi anggota Koperasi Sumber Mulyo 5758 Desa Kupang, akan mampu meningkatkan produksi dan siap menjadi eksportir rumput laut secara mandiri dalam satu tahun mendatang," ujarnya.
KPK: Tersangka Korupsi Kasus LPEI Kemungkinan Bertambah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan menjerat orang lain untuk dijadikan tersangka lagi, terkait kasus dugaan korupsi berupa pemberian dana f
