Genjot Pemulihan Ekonomi, DPSP Dibangun Berkonsep Smart City

Ilustrasi smart city.
Sumber :
  • cimconlighting.com

VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong penerapan dan pengembangan kota cerdas di seluruh Indonesia melalui Gerakan Menuju Smart City. Termasuk di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, keberadaan smart city di Indonesia akan menjawab tantangan kependudukan yang diproyeksikan pada tahun 2045 sebanyak 82,37 persen populasi akan hidup di pusat perkotaan.

“Ini terjadi urbanisasi, untuk itulah diperlukan strategi pengembangan kota yang akomodatif terhadap perkembangan zaman, dan pengembangan kota cerdas atau smart city melalui Gerakan Menuju Smart City menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kita bersama,” ujar Johnny dikutip dari keterangannya, Rabu, 15 Desember 2021.

Johnny menyatakan pengembangan smart city menjadi bagian dari utilisasi teknologi digital dalam pengelolaan kota modern. Smart city juga merupakan salah satu aktualisasi dari transformasi digital yang inovatif dan solutif. 

Hal itu dilihat dari tingkat penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia. Penetrasi internet di Indonesia di awal Januari 2021 mencapai 73,3 persen dari jumlah populasi penduduk RI, atau setara dengan 202,7 juta masyarakat pengguna. 

"Maka utilisasi layanan digital secara nasional juga akan terus dan semakin meningkat,” jelasnya. 

Dia juga mendorong Pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital, termasuk Internet of Things (IoT) dalam membuat terobosan baru atau smart solution. Sejalan dengan arus digitalisasi, hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta optimalisasi layanan pada masyarakat. 

Lebih lanjut menurutnya, alasan pengembangan smart city di Indonesia pada 2021 menjangkau DPSP, karena sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Pemerintah pun fokus untuk mempercepat pemulihan sektor itu.

Upaya Reza Permadi Manfaatkan Teknologi untuk Desa Wisata, Cegah Overtourism dan Gandeng Menparekraf

“Di mana jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebanyak 75 persen di tahun 2020, 12,91 juta pekerja mengalami penurunan jam kerja, dan 939 ribu pekerja kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata,” ujarnya. 

Menurut Menkominfo, pendekatan integrasi kota cerdas ke dalam industri pariwisata akan menjadi mekanisme untuk menumbuhkan resiliensi di tengah disrupsi akibat pandemi COVID-19. 

Tarik Wisatawan Asing, Kemenparekraf dan Bappenas Bentuk Konsep BGCE Industri Pariwisata

“Melalui konsep smart city, branding yang memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mengoptimalisasi, mempromosikan kota termasuk lokasi-lokasi wisata,” paparnya.

Ilustrasi kota pintar (smart city).

Photo :
  • dw
Amuse Hub, Inovasi Tanpa Batas

Lebih lanjut menurutnya, untuk mendorong penerapan dan pengembangan smart city melalui Gerakan Menuju Smart City, Kementerian Kominfo fokus pada enam pilar. Yaitu smart governance, smart infrastructure, smart economy, smart living, smart people dan smart environtment.

“Kementerian Kominfo melakukan proses pembimbingan, dan pendampingan kepada Pemerintah kota dan kabupaten yang terpilih dalam membuat rencana induk atau master plan pembangunan smart city,” jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan Gerakan Menuju Smart City telah dimulai sejak tahun 2017. Pada 2019 program tersebut telah berhasil memfasilitasi 100 kabupaten dan kota di 23 provinsi dalam menyusun rencana induk atau master plan smart city. 

“Di tahun 2021 Kominfo memfasilitasi pengembangan rencana induk smart city untuk daerah sekitar ibu kota negara baru dan kawasan pariwisata prioritas nasional. Yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Morotai, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat dan Labuan Bajo,” jelasnya.

Hingga saat ini kata dia, terdapat 70 kota dan kabupaten yang terlibat dalam pengembangan smart city. Sedangkan, 48 kota dan kabupaten diantaranya menjalani proses bimbingan intensif selama lebih dari empat bulan. 

“Dalam pengembangan smart city diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta yang akuntabel. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya