Diskusi Pajak Bareng Atta Halilintar, Sri Mulyani: Penuh Ide Kreatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah berdiskusi dengan Atta Halilintar terkait pentingnya perpajakan dan cara edukasi pajak yang paling efektif untuk anak muda.

Ditjen Pajak sebut Bayar Pakai Cash atau Qris Sama: Merchant yang Bayar PPN 12%

Diskusi tersebut dikatakannya dia lakukan bersama Atta di acara Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Aula Cakti Buddhi Bakti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa, 14 Desember 2021.

"Saya berbincang-bincang seputar perpajakan bersama para pengusaha dan wajib pajak prominen," kata dia dikutip dari akun Instagram @smindrawati," Rabu, 13 Desember 2021.

DJP Tegaskan Biaya Admin Transaksi Elektronik yang Kena PPN, Begini Penjelasannya

Menkeu Sri Mulyani dan Atta Halilintar.

Photo :
  • @smindrawati.

Dia menilai, Atta merupakan sosok yang mewakili anak muda Indonesia. Menurutnya, suami dari Aurel Hermansyah ini memiliki ide-ide yang kreatif ditambah sangat enerjik.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

"Begitu enerjik dan penuh ide-ide kreatif. Kami berdiskusi tentang pentingnya perpajakan dan juga cara edukasi yang paling apik dan efektif kepada para generasi muda," tegas dia.

Melalui diskusi ini, Sri berharap, sosialisasi UU HPP dapat sampai ke pemahaman para anak muda serta wajib pajak secara umum. Menurutnya pajak harus terus dikawal bersama seluruh unsur bangsa.

"Saya harap, dengan adanya sosialisasi UU HPP ini, para wajib pajak prominen dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan reformasi perpajakan yang berlangsung," papar Sri.

Sebelumnya,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengetok palu pengesahan dijadikannya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Kamis, 7 Oktober 2021. 

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar selaku pimpinan sidang yang mengetok palu penetapan tersebut atas persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir kecuali anggota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"Saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat disetujui dapat disahkan menjadi Undang-undang," tanya dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya