Kemenkeu: Realisasi Utang Akan Berkurang Rp300 Triliun di Akhir 2021
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Kementerian Keuangan memperkirakan, realisasi penarikan utang tunai 2021 akan lebih rendah dari rencana awal. Sebab, disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan pembiayaan APBN 2021.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, realisasi utang tunai akan berkurang Rp300 triliun.
"Sampai akhir 2021 realisasi utang akan berkurang signifikan di kisaran Rp300 triliun dari rencana awal," kata dia dalam diskusi virtual, Senin, 13 Desember 2021.
Ilustrasi utang Indonesia.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menurutnya, sampai dengan 7 Desember 2021, realisasi utang tunai tahun ini telah mencapai Rp1.186,2 triliun. Besaran ini telah mencapai sekitar 88,3 persen dari proyeksi penarikan utang tunai 2021.
Secara umum, kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang tunai telah terpenuhi sesuai rencana, baik dari sisi penarikan pinjaman maupun penerbitan surat berharga negara (SBN).
Realisasi penerbitan SBN sebesar Rp1.144,6 triliun. Ini sudah termasuk dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) III Tahap I dengan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp58 triliun akhir November 2021.
Sementara itu, untuk realisasi SBN Domestik telah mencapai Rp982,6 triliun dengan SBN Valas sebesar Rp158 triiliun. Pinjaman program telah terealisasi 100 persen sebesar Rp41,6 triliun atau US$2,9 miliar.
Adapun sisa pengadaan utang tunai, kata Riko, sebesar Rp157 triliun. Ini akan dipenuhi dari penerbitan SBN melalui SKB III sesuai dengan strategi optimalisasi kebutuhan kas dan koordinasi dengan BI.
"Sisa pengadaan utang tunai tinggal melaksanakan penerbitan SKB III sebesar Rp157 triliun yang akan kita lakukan pada akhir tahun ini sehingga sampai akhir 2021 realisasi utan akan berkurang signifikan," tegasnya.
Riko juga menekankan, Kementerian Keuangan telah turut meningkatkan pembiayaan berupa pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi dalam APBN 2021.
"Kita meningkat pembiayaan berupa pinjaman di tengah kepastian akan kebutuhan yang sangat tinggi. Untuk pinjaman pemerintah melakukan konversi pinjaman," tuturnya.
Pinjaman tunai yang sebesar US$2,92 miliar tadi disebutkannya berasal dari lembaga internasional seperti World Bank US$1,05 miliar dan Asian Development Bank (ADB) US$1 miliar.
Kemudian, diperoleh dari Japan International Cooperation Agency (JICA) US$475 juta, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) US$236 juta serta Alternative für Deutschland (AfD) US$118 juta.
Terakhir berasal dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) US$37,5 juta. Menurutnya pinjaman ini tetap melalui strategi konversi untuk menurunkan risiko fluktuasi pembayaran bunga utang.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
