PHRI Ungkap Tiga Upaya Percepat Pemulihan Pariwisata
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menjalin sinergi dengan holding BUMN Aviasi pimpinan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata) atau InJourney untuk mendorong percepatan pemulihan industri pariwisata nasional.
Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani menjelaskan, pihaknya telah merumuskan langkah percepatan pemulihan percepatan pariwisata di Tanah Air, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
"Dalam jangka pendek, PHRI melihat bahwa perhelatan G20 di Bali dan event MotoGP pada tahun 2022 mendatang, bisa menjadi momentum untuk mendatangkan wisatawan," kata Haryadi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 13 Desember 2021.
Holding BUMN Pariwisata gandeng Kadin dan PHRI.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Dia menjelaskan, jika dilihat dari pengalaman penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2018 lalu, momentum sebesar itu menurutnya belum cukup untuk mendongkrak jumlah wisatawan. Maka, PHRI pun berharap agar seluruh event di Indonesia bisa berlangsung secara sinergis sehingga berdampak besar bagi masyarakat.
"Jadi tidak hanya (mengandalkan) wisatawan mancanegara, namun juga mengandalkan wisatawan dalam negeri," ujarnya.
Untuk proyeksi jangka pendek itu, Haryadi berencana untuk mengintegrasikan seluruh event yang ada, baik dari ranah olahraga maupun kultural. Sebab, meskipun semua jenis event semacam itu saat ini sudah ada di Indonesia, namun konsep pelaksanaannya dinilai masih sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi.
Kemudian untuk jangka menengah, Haryadi memastikan bahwa para pengusaha akan terus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak kepada pengembangan pariwisata.
"Jadi kita betul-betul buat regulasinya," ujarnya.
Sementara untuk jangka panjangnya, PHRI meminta kepada pemerintah untuk konsisten mempertahankan eksistensi badan atau kementerian pariwisata yang sudah ada saat ini. Dia berharap, setelah masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir, Kementerian Pariwisata/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak lagi berubah-ubah.
"Jangan dari pemerintah berubah terus. Mau gimana pun, jangan ganti pemerintahan ganti selera lagi. Nah, ini yang juga perlu dipikirkan," ujarnya.
