Erick Thohir Zero Tolerance pada Korupsi Apapun di BUMN

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi pada tindakan korupsi dalam bentuk apapun, khususnya di lingkungan BUMN.

Melalui laman Instagram pribadinya, @erickthohir, Erick mengatakan bahwa sebagai lokomotif pembangunan di Indonesia, Kementerian BUMN akan terus berkomitmen untuk melakukan upaya bersih-bersih di lingkungan perusahaan-perusahan pelat merah.

"Saya tidak bisa mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun, apalagi di lingkungan BUMN. Upaya untuk bersih-bersih BUMN dan korupsi akan terus kami lakukan," kata Erick sebagaimana dikutip dari akun @erickthohir, Kamis 9 Desember 2021.

Erick mengatakan, upaya penindakan pada dugaan kasus korupsi di BUMN saja tidak cukup. Karenanya, dia juga menekankan bahwa harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pembenahan secara sistemik.

Erick menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menciptakan praktik tata kelola dan proses bisnis yang baik, di lingkungan BUMN. Bahkan, Erick juga mengaku telah menjalin kerja sama dengan KPK, sebagai komitmen untuk mengawal terus proses ini.

"Untuk mewujudkan BUMN bersih dari korupsi. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia," ujarnya.

IPK Indonesia Buruk

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta KPK memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal ini karena ranking indeks persepsi korupsi (IPK) Tanah Air tahun 2020 belum baik. 

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, rangking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi," kata Presiden Jokowi saat sambutan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Desember 2021. 

Jokowi menjelaskan jika IPK Indonesia berada pada peringkat ke 102 dari 180 negara se Asia. Angka itu relatif sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Singapura dengan ranking ketiga. 

"Singapura di rangking ketiga, Brunei Darussalam rangking 35. Ini di Asia, bukan Asia Tenggara. Di Asia dari 180 negara. Singapura sekali lagi rangking ketiga, Brunei Darussalam rangking 35, Malaysia rangking 57, dan Indonesia masih di rangking 102," kata Jokowi. 

Namun, Jokowi mengungkapkan adanya perkembangan yang mengembirakan. Di mana, data pada Badan Pusat Statistik (BPS), indeks prilaku korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta KPK memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal ini karena ranking indeks persepsi korupsi (IPK) Tanah Air tahun 2020 belum baik.