Tutup Lahan Bekas Tambang Era Soeharto, Jokowi Instruksikan Ini
- Agus Suparto/ Fotografer Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di tengah kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lokasi penanaman pohon itu berada di salah satu daerah aliran sungai (DAS) dan bekas area pertambangan yang sudah diekspolitasi di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 90-an.
“Kita tahu ini adalah bekas pertambangan emas, kira-kira tahun 90-an. Kemudian tadi kita telah menanam vegetasi pohon, baik itu buah-buahan dan spesies-spesies yang lainnya,” kata penanaman pohon, Rabu, 8 Desember 2021.
Jokowi bilang, kegiatan serupa yakni penanaman pohon di bekas galian tambang akan dilakukan di wilayah Kalimantan Barat dan provinsi lainnya. Dengan harapan, pohon bisa tumbuh sekaligus bertujuan memulihkan lingkungan di daerah tangkapan air.
Sebagai gambaran, banjir besar yang di Sintang beberapa waktu lalu diakibatkan daerah aliran sungai yang rusak. Hal itu juga diperparah curah hujan ekstrem.
“Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain, sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Selain, kita akan juga membangun sebuah persemaian/nursery di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan kita yang rusak,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon di Kalimantan.
- Biro Pers Istana Kepresidenan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dalam laporannya menyebut wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tahan sebagian besar berasal dari kawasan tersebut.
DAS Kapuas diketahui membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi sejumlah kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak.
Sejak 2016, diklaim DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian LHK untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.
“Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang,” ujar Siti.
