BTN Bakal Right Issue Tahun Depan, Ini Pertimbangannya
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap pada jalurnya untuk melakukan rights issue pada 2022.
Penambahan modal dari publik tersebut dilakukan, guna memastikan kebutuhan perumahan di Indonesia bisa diakomodir. Serta untuk menggenjot pemulihan ekonomi dan mengantisipasi isu pemanasan global.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjelaskan, dengan aksi korporasi ini diharapkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BTN juga semakin kuat. Khususnya untuk menopang penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
“Adanya permodalan yang cukup baik untuk pembangunan perumahan rakyat, memang tugas dari BTN,” ujar Erick dikutip dari keterangannya, Senin, 6 Desember 2021.
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat di DPR.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pekan lalu. Erick pun menuturkan, penghimpunan dana dari pasar modal tersebut juga dipilih agar BTN dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa meningkatkan defisit APBN.
“Kami berusaha keras tidak ingin memberikan beban terus menerus kepada Pemerintah. Seperti diketahui, defisit anggaran sudah melebihi 3 persen, ke depan harus kembali 3 persen,” tutur Erick.
Sebagai informasi, emiten bersandi saham BBTN tersebut membidik pertumbuhan kredit di level 8-10 persen tahun depan. Asumsi positif tersebut didukung kebutuhan perumahan di Indonesia yang masih besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kebutuhan rumah MBR masih mendominasi angka backlog. Yaitu dari 11,38 angka backlog, kebutuhan kepemilikan rumah MBR mencapai 10,59 juta unit.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo pun menegaskan, dengan jaringan dan infrastruktur pembiayaan perumahan yang solid, BTN siap mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Jumlahnya hingga 250 ribu unit rumah bagi MBR per tahun.
Pungutan BPHTB dan PGN Dibebaskan untuk Bangun Hunian MBR, Menteri Ara Apresiasi Pemda Sudah Ikhlas
Tiga menteri Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
