Sri Mulyani Vs Bamsoet, Aktor Ini Dibalik Pemotongan Anggaran MPR

Ketua MPR Bamsoet dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bali.
Sumber :
  • instagram @smindrawati

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara terkait polemik antara Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Polemik ini disebut terjadi akibat adanya kesalahpahaman dalam memahami pengelolaan anggaran yang dicairkan untuk kementerian atau lembaga (K/L).  Termasuk terkait pemotongan anggaran saat COVID-19.

Mulanya, saat memberikan kata di acara Award Desa Cinta Statistik, Senin, 6 Desember 2021, Suharso mengungkapkan pentingnya pemahaman kepala desa terhadap data statistik.

Baca juga: Sadis, Ayah Ikat Kaki dan Tangan Anaknya Lalu Dibuang ke Bendungan

"Kalau kepala desa di seluruh Indo sudah mengerti statistik dengan baik maka mudah-mudahan mereka semua akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Soesatyo," tuturnya.

Setelah itu, Suharso mengungkapkan penyebab kedua pejabat negara ini terlibat polemik. Katanya ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam memahami mekanisme pemotongan anggaran.

"Padahal, yang memotong anggaran itu bukan di Kemenkeu. Tapi, saya senang juga, yang memotong anggaran itu di Bappenas, karena amplopnya itu diberi segitu," tegas dia.

Suharso pun bercerita, saat para menteri menghadiri Pembukaan Rapimnas Kadin di Bali beberapa hari yang lalu, pada dasarnya Sri katanya sempat protes ke Bamsoet terkait kesalahpahaman ini.

"Jadi waktu kemarin di Bali, saat waktu saya pertama duduk, langsung ditembak sama Bu Sri, 'itu yang motong, saya yang kena'. Selama ini orang tidak tahu yang motong kita sebenarnya di Bappenas," ungkapnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Photo :
  • VIVAnews/Dusep Malik
Cak Imin Harap Dapat Tambahan Rp 100 Triliun buat Program Bansos di 2025

Meski demikian, Suharso menekankan, bahwa proses pemotongan anggaran itu memang menjadi bagian dari proses perencanaan, namun besaran anggaran yang tersedia tetap ada di kewenangan Kemenkeu.

"Jadi kan pura-puranya kita dorong aja Kemenkeu. Tapi memang amplopnya dikasih segitu mau digimanain lagi, kalau amplopnya ada dua, ada tiga, boleh lah," ujar Suharso.

BPKP: Kecurangan Pemerintah Daerah Banyak Manipulasi Anggaran

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mengungkapkan, polemik antara lembaga yang dipimpinnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menemukan titik temu.  

Menurutnya, titik temu itu berbuah kesepakatan yakni baik MPR dan Sri Mulyani selaku Bendahara Negara, akan bertemu dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Bambang disela-sela pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia, Bali, Jumat, 3 Desember 2021. 

BPKP Temukan Anggaran Tak Efektif di Pemda, Nilainya Capai Rp 141 Triliun

“Kami hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukan lah terkait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan,” kata Bambang.

Eddy Soeparno.

Pesan Pimpinan MPR Jelang Pencoblosan: Money Politics Harus Dilaporkan!

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengingatkan masyarakat untuk melaporkan adanya praktik politik uang atau money politics saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024