Airlangga: Kesejahteraan Petani Sawit Jadi Perhatian di CPOPC 2021
- Istimewa
VIVA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam 9th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (MM CPOPC) ke-9. Ada beberapa isu penting yang dibahas.
Dalam pertemuan itu, Airlangga juga berperan sebagai Chairperson bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin.
Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas perspektif negara anggota terkait market outlook, kenaikan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30). Selain itu, kesejahteraan petani kelapa sawit juga jadi perhatian.
"Oleh karena itu, perlu kerja sama dan kolaborasi antara negara produsen kelapa sawit," kata Airlangga, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021.
Dia menambahkan pertemuan itu juga menyinggung pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Sebab, pandemi bisa menghambat laju pemulihan perekonomian global.
Namun, ia menyebut harga komoditas saat ini terus mengalami peningkatan yang menciptakan peluang emas bagi negara produsen. Kondisi tersebut bisa mendukung pemulihan ekonomi.
Dia merincikan pada 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini berarti meningkat 115 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
- Istimewa
Pun, ia menjelaskan upaya pemerintah RI dalam menjaga momentum positif minyak sawit yang berkelanjutan. Dia bilang RI saat ini tengah proses finalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream.
“Tren berkembang mengenai kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan sektor minyak sawit. Maka itu, penting bagi CPOPC mempertahankan peran pentingnya mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit," jelas Airlangga.
Selanjutnya, ia menekankan agenda penting lain dalam MM CPOPC ke-9 yaitu terkait adopsi/pengesahan melalui penandatanganan Protocol to Amend, Adoption of CPOPC Work Plan and Budget 2022 and Annual Contribution 2022.
Kemudian, Airlangga memaparkan beberapa poin penting yang disepakati dan harus dilakukan negara-negara anggota usai perhelatan MM CPOPC ke-9. Pertama, negara anggota sudah menyetujui protokol untuk mengubah piagam (protocol to amend) CPOPC.
Selain itu, harus mementingkan hal ini untuk melakukan prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara. Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung.
"Meningkatkan upaya kami untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Ke depannya, sekretariat akan diperkuat, dari yang tadinya dipimpin oleh direktur eksekutif akan ditingkatkan menjadi sekretaris jenderal," tutur Airlangga.
Lalu, kedua harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC. Hal ini sesuai kriteria yang tercantum dalam protocol to amend. Menurut dia, Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini.
"Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022," ujar Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan poin ketiga yakni setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, Sekretariat harus menyiapkan langkah untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan. Hal ini terutama dalam sistem PBB maupun dengan produsen minyak nabati besar.
Dengan kondisi itu diharapkan membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang bisa dikonsumsi. Adapun yang keempat yaitu Sekretariat CPOC harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi strategy and policy direction menjadi berbagi program dan inisiatif.
“Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan non-anggota dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi,” tutur Airlangga.
Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 Persen, Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena PPN 12 persen dan yang bebas PPN 12 persen
