BI Ungkap 5 Respons Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional
- Zoom meeting
VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menjelaskan mengenai lima respons kebijakan yang mesti dilakukan guna menuju pemulihan ekonomi nasional yang lebih baik lagi ke depannya.
Kebijakan awal sebagai respons pertama adalah transformasi sektor riil, yang sebelumnya juga telah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara langsung terkait upaya-upaya reformasi terhadapnya.
"Hilirisasi sumber daya alam yang sekaligus juga menjawab tantangan global terhadap (penerapan) ekonomi hijau," kata Perry dalam telekonferensi, Kamis 2 Desember 2021.
Baca juga: Tak Hanya Reuni 212, Ternyata Ada 9 Demo Lain di Jakarta Hari Ini
Kebijakan yang kedua, yang juga telah diarahkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, adalah kebijakan terkait pengembangan ekonomi keuangan digital. "Yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah bersama menuju ekonomi dan keuangan hijau," tambahnya.
Selanjutnya, respons yang kedua adalah sinergi yang sangat erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Di mana, aspek fiskal dan moneter harus diusung bersama dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, dalam upaya bersama untuk memulihkan ekonomi.
"Termasuk partisipasi Bank Indonesia dalam pembiayaan APBN," kata Perry.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Respons ketiga adalah BI bersama KSSK akan terus mendorong kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan ke sektor riil atau dunia usaha, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.
Sementara respons yang keempat adalah digitalisasi ekonomi keuangan nasional, yang diakui Perry juga harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi sebelumnya.
Kemudian respons yang kelima, lanjut Perry, adalah mengembangkan dan membangun lebih lanjut ekonomi keuangan inklusif dan ekonomi hijau.
"Itulah jawaban kita terhadap kehati-hatian, untuk memastikan prospek pemulihan ekonomi akan bangkit dan pulih melalui sinergi dan inovasi dalam upaya menuju pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo, KPK Temukan Ini soal Korupsi Dana PEN
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PEN 2021-2024.
