Airlangga Minta Industri Migas Maksimalkan Teknologi Hijau
- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
VIVA – Pemerintah menuntut industri minyak dan gas bumi (migas) menerapkan teknologi hijau atau ramah lingkungan. Termasuk dalam mengejar target lifting minyak maupun gas bumi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemanfaatan teknologi hijau ini akan menjadi kunci utama keberhasilan terciptanya produk ramah lingkungan.
Produk ramah lingkungan ini harus segera direalisasikan di sektor industri migas sebab menurutnya dunia saat ini tengah menghadapi ancaman perubahan iklim.
"Kunci dari seluruh hal tersebut adalah bekerja maksimal dengan menggunakan tekonologi hijau," tutur dia saat menghadiri IOG 2021, Selasa, 30 November 2021.
Ilustrasi industri hulu migas RI (anjungan lepas pantai/offshore platform)
- Dok. Pertamina
Dia menganggap pemanfaatan teknologi hijau ini juga dapat diterapkan untuk mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.
"Ini adalah sebuah topik yang sangat menantang terlebih saat ini Indonesia menghadapi era transisi energi menuju energi hijau," papar Airlangga.
Untuk menghadapi era baru energi bersih dan ramah lingkungan, Airlangga menekankan, Preisden Joko Widodo di berbagai kesempatan juga telah mengingatkan agar ini bisa dihadapi dengan baik.
Pemerintah pun ditegaskannya juga telah merespons dengan berbagai kebijakan, seperti pengembangan B30 hingga D100 serta bioavtur yang harus terus dikejar supaya teralisasi.
"Serta penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk sektor transporotasi maupun industri, badan usaha yang bersinggungan dengan energi fosil diminta untuk membuat perencanaan matang," tegas dia.
Airlangga menekankan, pemerintah juga pada dasarnya telah mendorong supaya teknologi hijau menjadi bagian dari program yang akan diterapkan pada proyek strategis nasional.
Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation
The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.
