Kemenkeu Tegaskan Bangun IKN Tak Perlu Jual Aset Negara di Jakarta
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Kementerian Keuangan memastikan, aset-aset negara di DKI Jakarta tidak harus dijual untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Tapi bisa hanya dengan disewakan.Â
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, nilai aset di Jakarta tersebut mencapai Rp1.000 triliun.
"Jadi kan kita akan pindah ke IKN, salah satu pendanaannya menggunakna aset yang di Jakarta, kan ini mau ditinggalkan nih," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat, 26 November 2021.
Dengan nilai tersebut, optimalisasi memang penting dilakukan supaya aset-aset yang ditinggalkan tidak hanya diam dan mati. Melainkan, mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Namun, Encep menegaskan, optimalisasi aset-aset negara di Ibu Kota saat ini tidak harus selalu dijual. Melainkan bisa dikerjasamakan dengan bernagai pihak, termasuk swasta dengan masa tertentu.
"Tidak harus selalu dijual, bisa kita kerja samakan, kasih waktu 30 tahun, uangnya digunkana untuk di sana. Di Jakarta ini kan kita mau tinggalkan sektiar Rp1.000 triliun aset berupa bangunan dan tanah," ucapnya.
Baca juga:Â Kemenhub Pastikan Uji KIR Keliling Cetak PNBP, Rp25 Ribu Per Kendaraan
Adapun progres saat ini, dikatakannya masih dalam tahap pemilihan, mana aset yang akan dimonetisasi dan mana yang tidak. Sebab pemerintah ditekankannya tidak terburu-buru menawarkan aset itu.
"Mana aset yang bisa kita monetize, kita dapatkan uang untuk pendanan IKN tapi kita tidak buru-buru, pay sale, kalau di BU (butuh uang) harganya rendah, kita juga tidak mau ganggu market," papar Encep.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Pemerintah terus mematangkan proses pembangunan ibu kota baru. Mulai tahun ini, ibu kota negara (IKN) yang akan terletak di Kalimantan Timur rencananya akan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.Â
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memastikan, anggaran pembangunan IKN memang telah ada. Untuk tahun ini, total anggaran untuk pembangunan IKN mencapai sekitar Rp1,7 triliun yang tersebar di kementerian atau lembaga.
PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025, Deputi Otorita IKN Sebut Jadi Peluang Buat IKN
Beberapa proyek yang ada di IKN terus berjalan.
