APBD Banyak Parkir di Bank, Giliran Sri Mulyani Sentil Kinerja Pemda
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Di tengah tekanan ekonomi dan upaya pemulihan dari dampak Pandemi COVID-19, ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih mengalami surplus dan banyak yang hanya terparkir di bank.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi surplus yang terjadi di APBD ini lebih disebabkan tingginya serapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pusat ketimbang belanjanya.
Sri mengatakan, per 31 Oktober 2021, realisasi pendapatan APBD sebesar 70,2 persen dari total APBD, lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja APBD sebesar 56,4 persen.
Baca juga: Sisa 2 Bulan, Penerimaan Pajak 2021 Baru Terkumpul 77,6 Persen
"Ini merupakan masalah yang cukup serius, belanja APBD turun 2,21 persen pada saat pemerintah ingin melakukan dukungan terhadap pemulihan ekonomi," kata dia saat konferensi pers, Kamis, 25 November 2021.
Belanja Pemda pun dikatakannya masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai Rp284,92 triliun. Diikuti belanja barang dan jasa yang tercatat sebesar Rp178,41 triliun.
Sementara itu, belanja pendidikan Rp207,91 triliun, naik 0,6 persen. Sedangkan belanja kesehatan malah turun 1 persen menjadi Rp113,09 triliun dan belanja perlindungan sosial Rp7,25 triliun, turun 27,8 persen.
"Bahkan Perlinsos turun drastis. Ini menggambarkan pemda belum meningkatkan perannya yang cukup signifikan untuk memulihkan ekonomi nasional. realisasi pendapatan APBD lebih tinggi dari realisasi belanja APBD," ungkapnya.
Berdasarkan lokasinya, Pemda Banten dikatakannya menjadi yang tertinggi memiliki surplus APBD. Hingga 31 Oktober 2021 surplusnya mencapai 32,19 persen dan terendah Sulawesi Tenggara 3,14 persen.
"Ini menyebabkan daerah mengalami surplus. Kalau kita lihat di berbagai daerah, Banten yang paling tinggi di mana penyaluran TKDD nya mencapai 83,3 persen namun belum diikuti belanjanya, masih sangat rendah di bawah 50 persen," tegas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- (ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/pri.)
Di tengah kondisi tersebut, Pemda dikatakannya juga masih banyak memarkirkan dananya di perbankan. Bahkan untuk per 31 Oktober 2021 ini dikatakannya memecahkan rekor tertinggi pada tahun ini.
Pada akhir bulan itu, dana Pemda yang hanya terparkir di bank dan tidak disalurkan katanya mencapai Rp226,71 triliun. Sedangkan, selama tiga tahun terakhir tertinggi terjadi pada Oktober 2019 sebesar Rp261,23 triliun.
"Ini angka tertinggi lebih tinggi dibanding Juli kemarin. Bapak Presiden sampaikan waktu Mei masih Rp172 triliun dan sekarang di Rp226,71 triliun. Ini menimbulkan satu persoalan yang perlu dipecahkan bagaimana transfer yang kita berikan dari pusat tidak berhenti," ungkap Sri.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegur para kepala daerah. Hal itu lantaran uang kas daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat untuk kebutuhan banyak hal masih mengendap di bank. Totalnya mencapai Rp226 triliun.
“Saya harus ngomong apa adanya para Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp226 triliun," ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta, Rabu 24 November 2021.
