Aset Sitaan Satgas BLBI Dihibahkan ke 7 KL dan Pemkot Bogor
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mulai menghibahkan aset-aset hasil sitaan kepada Pemda serta Kementerian atau Lembaga (K/L) Negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total aset yang dihibahkan ini seluas 426.605 m2 dengan total nilai Rp492,2 miliar. Penerimanya adalah Pemerintah Kota Bogor dan 7 K/L.
"Saya lebih senang lagi karena 7 K/L ini merupakan 7 K/L yang memiliki fungsi yang sangat penting," kata dia saat memberikan sambutan di acara tersebut, Kamis, 25 November 2021.
Pemasangan plang aset eks BLBI.
- Dokumentasi Satgas BLBI.
Sri merincikan, hibah pertama yang diberikan kepada Pemkot Bogor seluas 103.290 m2 dan total nilai Rp345,7 miliar. Adapun penggunaannya akan dijadikan tempat Ibu Kota Baru Bogor alias pemekaran wilayah.
"Tentu nanti Pak Wali Kota harus menyediakan anggarannya untuk Ibu Kota baru tersebut dan dalam APBD ini saya harap dapat menciptakan kegiatan ekonomi," tegas Sri.
Selanjutnya, aset kedua diperuntukkan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Gedung Kantor seluas 1.263 m2 di Bandung. Kemudian, Kementerian Keuangan seluas 483 m2 di Batam untuk rumah negara atau mess pegawai.
Kementerian Keuangan juga mendapat tanah seluas 1.790 m2 di Semarang untuk dijadikan Gedung Kantor, 150 m2 di Makassar untuk Rumah Solusi Ekspor dan 153 m2 di Samarinda sebagai rumah negara.
Selanjutnya untuk Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut seluas 120 ribu m2 di Pantai Cermin dan kepada Polri di lokasi yang sama seluas 80 ribu m2 untuk Markas Komando dan Mess Asrama.
Kementerian Agama juga mendapatkan tanah seluas 1.107 m2 untuk asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal. Kata Sri, ini khusus kaderisasi ulama perempuan dan santri tahfidz Al-Quran.
"Aset ini lokasinya sangat strategis di Jakarta Pusat luasnya 1.107 m2 nilainya Rp7,37 miliar yang disampaikan untuk Masjid Istiqlal untuk penggunaan pendidikan kader ulama," papar Sri.
Selanjutnya, tanah seluas 2.274 m2 kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk gedung kantor di Lhokseumawe dan BNN mendapat lagi aset tanah dan bangunan 482 m2 di Bandar Lampung untuk Gedung kantor.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mendapat tanah dan bangunan seluas 613 m2 di Jakarta Barat untuk Gedung Arsip.
Polri juga mendapatkan dua bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan seluas 115 ribu m2 yang akan manfaatkan untuk Kantor, Markas Komando dan Mess Asrama.
