Gubernur BI Bicara Normalisasi Kebijakan Moneter 2022, Apa Saja?
- BI
VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan lima langkah bauran kebijakan moneter yang akan ditempuh pada 2022. Ini sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perry telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 4,7-5,5 persen, naik dari 3,2-4,0 persen pada 2021. Akan tetapi, risiko tekanan instabilitas pasar keuangan keuangan global ditegaskannya juga berpotensi meningkat.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, BI akan membagi dua arah kebijakan pada 2022. Dari sisi kebijakan moneter akan ditujukan untuk menjaga stabilitas atau prostability sedangkan empat instrumen sisanya akan diarahkan untuk pro growth.
Baca juga: Dampak Pandemi Bikin Rumit, Jokowi Bilang Begini ke Kepala Daerah
"Kebijakan moneter akan lebih pada stabilitas, prostability, sementara makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan ekonomi keuangan syariah tetap untuk pertumbuhan, pro growth," tegas dia, Rabu, 24 November 2021.
Untuk kebijakan moneter, dia mengatakan, sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs).
Dengan demikian, kebijakan moneter BI pada 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Normalisasi kebijakan moneter dipastikannya akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Namun, dia akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga rendah.
"Kebijakan suku bunga rendah, sekarang 3,5 persen, akan tetap kami pertahankan sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi. Fokus kebijakan pada penurunan lebih lanjut suku bunga kredit perbankan," tegas Perry.
Gedung Bank Indonesia
- vivanews/Andry
Adapun kebijakan makroprudensial, Perry menekankan akan tetap longgar. Bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.
Kebijakan sistem pembayaran akan terus didigitalisasi dan diperluas demi mengakselerasi ekonomi dan keuangan nasional. Caranya dengan melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern seperti QRIS, SNAP dan BI Fast.
"Perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata," papar dia.
Kebijakan pengembangan pasar uang akan dilakukan sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 sedangkan kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan diperluas dengan digitalisasi serta akses pasar domestik dan ekspor.
