Rencana Jokowi Larang Ekspor Bahan Mentah Produk Tambang Bertahap
- Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya terus mengulang dan bolak-balik menyampaikan agar instruksi untuk ekspor bahan mentah secara bertahap disetop. Presiden meminta, kebijakan larangan ekspor bahan mentah itu diberlakukan secara bertahap.
Hal pertama yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Presiden secara masif adalah larangan ekspor mentah komoditas nikel. Selanjutkan akan diberlakukan untuk bauksit, tembaga hingga timah.
“Kenapa kita setop kirim raw material nikel Setop. mungkin tahun depan lagi kita mau kalkulasi setop yang namanya ekspor bahan mentah bauksit, tahun depannya lagi setop yang namanya ekspor tembaga, tahun depannya lagi yang namanya bahan mentah timah, terus akan kita lakukan karena nilai tambah di situ lompatannya besar-besar,” kata Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi di Jakarta, Rabu 24 November 2021.
Ilustrasi tambang tembaga
- ANTARA/Reuters
Kembali melihat contoh nikel, 4 tahun lalu, kata Presiden dari nilai ekspornya Rp15 triliun sekarang melompat menjadi Rp280 triliun.
Negara tidak hanya mendapatkan PNBP, Bea Keluar, pajak, PPN dan lain-lain. Tapi menjadikan negara ini menjadi negara industri dan nilai tambah itu akan bertambah berkali-kali lipat.
“Giring investor membuat barang jadi bahan mentah, jadi barang jadi. Kalau tidak mau barang jadi ya sudah setengah jadi minimal. Ini yang bolak-balik saya sampaikan transformasi ekonomi yang kita mau di situ,” ucap Kepala Negara.
Soal investasi, Jokowi memberi pesan, kepada jajarannya di pemerintah pusat dah daerah juga harus bisa memastikan para penanam modal menaruh uangnya dengan skema penawaran yang terintegrasi. Dalam artian, jika investor itu berkeinginan di area tambang saja, maka pelayanan izin juga dibuka secara mudah ke arah sampai hilir atau produksi barang jadi.
“Di sini ada tembaga, nikel, besi baja, mengintegrasikan baterai lithium dijadikan lagi mobil listrik, nilai tambah bisa berlipat-lipat. Itu yang belum dilakukan dan itu akan kejadian insya Allah di 3-4 tahun lagi,” kata Jokowi.
