Penjelasan Sri Mulyani soal Penurunan Sanksi Administrasi Wajib Pajak
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat penurunan besaran bagi beberapa jenis sanksi administrasi kepada para wajib pajak.
Menkeu menjelaskan, penurunan sanksi administrasi tersebut akan diberikan setelah keputusan keberatan di pengadilan diterima.
"Diharap hal ini akan memberikan kesetaraan perlakuan perpajakan bagi wajib pajak," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di acara Sosialisasi UU HPP, Jumat 19 November 2021.
Ilustrasi pajak
Sri Mulyani mengatakan, apabila ada wajib pajak yang merasakan ketidakadilan dalam proses pengadilan, maka wajib pajak tersebut bisa melakukan banding.
"Kalau ada (wajib pajak) yang merasa diperlakukan tidak adil, maka dia punya hak (untuk banding)," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, penurunan sanksi administrasi pada saat pemeriksaan akan menciptakan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus menyelaraskan hal tersebut dengan semangat UU Cipta Kerja.
Apalagi, lanjut Sri Mulyani, ketentuan baru dalam UU HPP menurutnya juga sudah lebih mampu mencerminkan azas keadilan bagi para wajib pajak.
"Supaya tetap menciptakan level playing field, agar para wajib pajak tetap berani," ujarnya.
Diketahui, dalam UU HPP dijelaskan ketentuan bahwa bagi wajib pajak yang merasa keberatan dan ingin mengajukan banding atau peninjauan kembali, maka sanksi administrasi yang dijatuhkan menjadi lebih rendah dari aturan sebelumnya.
Di mana, sanksi bagi wajib pajak yang keberatan akan dikenakan denda 30 persen, atau lebih rendah dibandingkan UU KUP yang mencapai sebesar 50 persen.
Sementara untuk banding dan peninjauan kembali, akan dikenakan sanksi sebesar 60 persen atau lebih rendah dari aturan sebelumnya yakni sebesar 100 persen dari pajak yang harus dibayarkan.
Kebijakan PPN Berasaskan Adil dan Gotong Royong, Pemerintah Diyakini Lakukan Ini
Kenaikan PPN menjadi 12 persen yang mengecualikan barang-barang kebutuhan pokok atau primer bagi masyarakat, diyakini pemerintah sebagai strategi yang lebih baik.
