Heboh Semua Pemilik NIK Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Sri Mulyani
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku cukup geram dengan banyaknya disinformasi dan hoax terkait masalah perpajakan, terutama setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan.
Dia mengatakan, sejak UU ini masih berbentuk rancangan pun, sudah banyak hoax di mana salah satunya menyebut bahwa siapapun yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dikenakan kewajiban membayar pajak.
"Jadi dikatakan seolah-olah semua yang memiliki NIK harus membayar pajak, itu salah, sangat salah," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di acara Sosialisasi UU HPP, Jumat 19 November 2021.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 19 November 2021: Global Naik, Antam Amblas
Dia pun membeberkan hoax di dalam UU HPP terkait NIK tersebut. Di mana sebenarnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa NIK itu hanya akan diintegrasikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk urusan perpajakan.
Namun, ketentuan integrasi antara NIK dan NPWP itu ditegaskan Sri Mulyani tidak semerta-merta membuat para pemilik NIK otomatis wajib membayar pajak. "Itu hoax," ujarnya.
Dia pun menjelaskan, tujuan integrasi NIK sebagai NPWP itu adalah supaya urusan administrasi perpajakan di Indonesia bisa lebih disederhanakan. Setidaknya, diharapkan para wajib pajak juga akan melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak, dengan lebih mudah.
Ilustrasi/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
- U-Report
Tapi di sisi lain, prinsip keadilan perpajakan juga akan tetap ditegakkan, di mana hal itu harus berpihak kepada masyarakat yang tidak berpenghasilan atau memiliki penghasilan yang kecil.
Dalam hal itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah pun akan tetap memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak berpenghasilan atau masyarakat berpenghasilan kecil tersebut.
"Jadi masih ada azas keadilan untuk masyarakat Indonesia, di mana kalau dia enggak punya income, ya dia enggak usah bayar pajak," ujarnya.
DJP Tegaskan Buku Bebas dari Tarif PPN, Kecuali Kategori Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, semua buku baik cetak maupun digital akan dibebaskan dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
