Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024
- vstory
VIVA – Presiden Jokowi berharap hingga 2024 atau di akhir masa pemerintahannya angka kemiskinan bisa turun. Presiden berharap hal itu saat rapat terbatas dengan para menteri di Istana, hari ini, 18 November 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan arahan Presiden Jokowi secara bertahap angka kemiskinan bisa turun bahkan indeks atau tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.
“Arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah 0 persen. Dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” kata Airlangga usai rapat terbatas, Kamis 18 November 2021.
Baca juga: 6 Cara Menteri Risma Selesaikan Data Kemiskinan di Indonesia
Sementara untuk tahun ini, kata Airlangga, pemerintah pusat fokus pada 35 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi soal pengentasan kemiskinan. Dan tahun selanjutnya bertambah menjadi 212 Kabupaten/Kota, begitu tahun selanjut juga meningkat.
Airlangga bilang, rancangan ini sudah dibuatkan peta jalannya agar setiap kementerian langsung bekerja cepat lewat program bantuan sosial yang digelontorkan.
“Dan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 3-3,5 persen dan di tahun 2023-2024 di 514 kab/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen,” kata Airlangga.
Ilustrasi Kemiskinan (Facebook/Celoteh Rakyat Miskin)
- U-Report
Ketua Umum Partai Golkar itu bilang, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sendiri telah mengundang sejumlah daerah untuk memaparkan program-program yang akan diakselerasi secara cepat.
Airlangga di sisi lain juga memaparkan, program top up atau isi ulang Kartu Sembako yang telah dijadwalkan cair paling lambat Desember mendatang.
“Kartu Sembako top up juga Rp300 itu kali 3 bulan jumlahnya menurut Bu Mensos (Tri Rismaharini) sekitar Rp1,4 juta dan ini akan dilaksanakan akhir/awal Desember," kata Airlangga.
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
