Sri Mulyani Prediksi Dua Hal ini Buat Defisit APBN 2022 Lebih Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan hanya mencapai 4,7 persen atau di bawah APBN 2022 sebesar 4,85 persen. Sehingga, defisit hanya sebesar Rp868,02 triliun.

Ani panggilan akrab Sri Mulyani menuturkan prediksi defisit tersebut dapat dicapai dengan estimasi adanya penerimaan negara sebelum ada commodity boom dan sebelum kita ada UU pajak

"Kita berharap defisitnya bisa lebih rendah dari yang ada di dalam UU (APBN),” katanya dalam acara Kompas CEO Forum 2021 di Jakarta, Kamis 18 November 2021.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 18 November 2021: Global dan Antam Naik

Ani menjelaskan ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi defisit APBN 2022 menjadi lebih rendah, yaitu adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Selain itu, faktor lainnya adalah terkait commodity boom yang dinilai akan mampu meningkatkan pendapatan negara tahun depan yang ditargetkan mencapai Rp1.846,1 triliun.

Menurut dia, commodity boom sendiri merupakan sebuah fenomena adanya permintaan komoditas dalam sebuah negara yang mulai pulih sehingga mendorong kenaikan harga.

Tak hanya defisit 2022, Ani pun turut memperkirakan defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah yaitu sekitar 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp873,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR RI.

Photo :
  • instagram @smindrawati

Perkiraan defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun.

“Nanti masih akan ada barang yang bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021,” ujarnya.

Hal itu salah satunya didorong oleh prediksi pendapatan negara tahun ini yang akan tumbuh 16,3 persen (yoy) atau Rp1.916 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

Sementara, untuk realisasi pendapatan negara tahun lalu sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari target Rp1.699,9 triliun atau turun 15,9 persen (yoy) yakni Rp312,8 triliun dari 2019.

Pendapatan negara akan tumbuh 16,3 persen (yoy) salah satunya didorong oleh adanya konsumsi masyarakat yang sempat turun hingga sekitar 1 persen namun tetap resilient.

Hingga Oktober 2021, pendapatan negara telah melonjak hingga 18,2 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yaitu dari Rp1.277 triliun menjadi Rp1.510 triliun.

Ketahui Aturannya! Kegiatan Usaha Makanan hingga Hiburan Insidental Kini Kena Pajak

Sementara dari sisi belanja negara, Ani mengatakan Presiden Jokowi meminta agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk terus mendorong belanja sesuai yang telah dianggarkan.

Realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2.041,8 triliun dan telah mencapai 74,9 persen dari target APBN Rp2.750 triliun.

Mengenal Pajak Nordik yang Viral di X, Apakah Bisa Diterapkan di Indonesia?

“Momentumnya terus terakselerasi sehingga kita cukup optimis untuk kuartal IV akan menjadi baik,” katanya. (Ant)

DPRD Jakarta Wacanakan Pungut Pajak di Kantin Sekolah
Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan akan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024