China Kalahkan Amerika Serikat Jadi Negara Terkaya di Dunia
- Foreign Policy
VIVA – Lembaga riset dan konsultan ekonomi Internasional McKinsey & Co merilis laporan terbarunya tentang kekayaan negara-negara di dunia. Dalam laporan itu, China telah jadi negara terkaya di dunias saat ini, menggeser kepemimpinan Amerika Serikat.
Dilansir dari Indiatoday, Kamis, 18 November 2021, laporan itu pun mengungkapkan, kekayaan global meningkat tiga kali lipat selama dua dekade terakhir. Riset disusun setelah memeriksa neraca keuangan nasional 10 negara terkaya di dunia, yang mewakili 60 persen pendapatan dunia.
Kekayaan bersih di seluruh dunia naik menjadi US$514 triliun pada 2020, dari sebelumnya US$156 triliun pada 2000. China berada di urutan teratas dalam daftar negara terkaya di dunia, dengan menyumbang hampir sepertiga dari peningkatan kekayaan global tersebut.
Baca juga: 5 Proyek Jalan Tol Ini Ditawarkan dengan Skema KPBU ke Investor Dubai
Dalam laporan itu, kekayaan China melonjak US$120 triliun pada 2020 dari hanya US$7 triliun pada 2000. Kenaikannya sebesar US$130 triliun dalam 20 tahun, melampaui kekayaan berisi AS.
Sementara itu, dalam periode yang sama, kekayaan bersih AS hanya naik dua kali lipat menjadi US$90 triliun. Negara adi daya tersebut tidak bisa mengalahkan kekayaan China karena harga properti yang diredam.
McKinsey juga mencatat bahwa 68 persen dari kekayaan bersih global disimpan dalam bentuk real estat. Kemudian, sisanya disimpan dalam sejumlah aset seperti infrastruktur, mesin dan peralatan.
Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping di China Saat Biden masih Wapres AS
- ANTARA/China Daily/mii/am
Sementara itu, aset tak berwujud seperti kekayaan intelektual dan paten juga menghasilkan sejumlah kecil kekayaan global.
Lebih lanjut, laporan itu menunjukkan bahwa kenaikan kekayaan bersih global dipicu oleh meroketnya harga properti sebagai akibat dari penurunan suku bunga. Hal itu mendorong peningkatan produk domestik bruto global.
Pendapatan Global McDonald hingga Starbucks Babak Belur Akibat Aksi Boikot
Perusahaan yang menghadapi boikot umumnya memiliki waralaba di berbagai negara. Akibatnya, pendapatan secara global kompak mengalami penurunan signifikan.
