Menko Luhut Punya Kejutan Bagi Konsumen Kendaraan Listrik 6 Bulan Lagi
- Kemenko Marves
VIVA – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Pemerintah sedang menggodong skema subsidi pembiayaan pembelian kendaraan listrik untuk masyarakat. Insentif tersebut khususnya diperuntukan untuk mobil listrik.
Luhut menegaskan, insentif tersebut nantinya akan membuat kendaraan listrik lebih terjangkau oleh masyarakat. Tidak seperti saat ini yang harganya masih tergolong mahal.
"Saya pikir kita harus selesai dalam 6 bulan ke depan. Karena kita sudah mulai jual sepeda motor listrik infrastruktur sudah jalan. Itu (Subsidi) belum ada kan gak benar juga. Pemerintah akan lihat secara integrasi tidak akan melihat sepotong-potong," ujar Luhut dalam webinar bertajuk 'Investasi Kendaraan Listrik di Indonesia', Rabu, 17 November 2021.
Baca juga: Penyekatan di Sirkuit Mandalika Berpotensi Matikan Ekonomi Warga
Luhut mengungkapkan, kajian subsidi tersebut juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, temasuk para produsen kendaraan listrik. Sehingga dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak.
"Sekarang kita sedang godok (Subsidi). Tapi kalau seperti Hyundai mereka sudah punya sudah punya struktur pinjaman untuk mobil listrik," tambahnya.
Lebih lanjut Luhut mengatakan, guna mempopulerkan kendaraan listrik, subsidi dari Pemerintah wajib diberikan. Apalagi, infrastruktur dan perawatannya juga berbeda dengan kendaraan konvensional.
"Karena GAP-nya itu sekitar 12 persen dari mobil biasa. Kalau tidak harganya terlalu tinggi orang tidak akan mampu," tegasnya.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mencoba mobil listrik Wuling Mini EV.
- Dok: Wuling
Terlepas dari subsidi tersebut, Luhut meyakini, kendaraan listrik adalah masa depan Indonesia. Harganya pun perlahan akan turun sesuai dengan kemampuan masyarakat.
"Nanti jumlah volumenya bertambah harganya nanti akan turun. Saya kira itu hanya mekanisme pasar," tutupnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
