Defisit APBN per Oktober 2021 Turun Jadi 3,29 Persen
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurun hingga 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021. Saat ini, defisit APBN tercatat Rp548,9 triliun.
Sri memaparkan, defisit APBN 2021 menurun dibanding realisasi Oktober tahun lalu yang ada di angka 4,67 persen terhadap PDB. Defisit ini sejalan dengan melandainya kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Defisit APBN menurun dibanding Oktober tahun lalu yang sebesar 4,67 persen terhadap PDB," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2021 di Jakarta, Selasa, 16 November 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.
Sri Mulyani berharap defisit anggaran pada tahun ini bisa tetap terkendali di atas lima persen PDB, menurun dibanding realisasi tahun lalu yang berada di atas enam persen PDB. Defisit anggaran terjadi karena belanja negara yang masih sedikit lebih tinggi yakni Rp2.058,9 triliun daripada penerimaan negara Rp1.510 triliun.
Meski menurun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap defisit APBN tetap bisa menciptakan efek berganda maupun counter cyclical terhadap pemulihan ekonomi nasional. Adapun pelebaran defisit APBN di atas tiga persen pada tahun 2020 merupakan yang pertama kali dalam sejarah dan suatu mekanisme counter cyclical.
"Memang dampaknya dari sisi perekonomian bisa pulih kembali, masyarakat bisa terlindungi dari COVID-19, dan belanja sosial yang kami berikan untuk bantalan bagi masyarakat yang mengalami hempasan luar biasa dari pandemi," tutur Menkeu Sri Mulyani.
Sementara itu tercatat pula realisasi pembiayaan anggaran periode Januari-Oktober 2021 mencapai Rp608,3 triliun atau terkontraksi 34,3 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), serta keseimbangan primer minus Rp266,9 triliun. (Ant)
Kenaikan PPN Bisa Berdampak Baik Jika Diiringi Mitigasi dan Transparansi
Kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen, dengan mengecualikan barang kebutuhan pokok atau primer bagi masyarakat disebut strategi baik jika diringi mitigasi.
