Klaim Terkendali, BI: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.964 Triliun
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III-2021 sebesar US$423,1 miliar atau setara Rp5.964 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dolar AS). Angka itu tumbuh 3,7 persen secara year-on-year (yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) itu tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II-2021 yang mencapai sebesar 2,0 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin 15 November 2021.
Erwin menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada kuartal III-2021 sebesar US$205,5 miliar atau tumbuh 4,1 persen (yoy). Posisi itu lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2021 yang sebesar 4,3 persen (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman, seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.
Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia.
Karyawan menghitung mata uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Kwitang, Jakarta Pusat
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. ULN pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN Pemerintah).
Kemudian ada juga sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1 persen).
"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
