KRKP: Pertanian Berkelanjutan bukan dengan Menyeragamkan Pangan
- ANTARA FOTO/Aji Styawan
VIVA – 45 Negara berjanji untuk melakukan tindakan melindungi alam dan beralih ke cara bertani yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Indonesia termasuk dalam komitmen tersebut.
Kesepakatan itu disampaikan pada akhir minggu pertama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
"Jika kita ingin membatasi pemanasan global dan menjaga suhu bumi 1.5 C tetap hidup, maka dunia perlu menggunakan lahan secara berkelanjutan dan menempatkan perlindungan dan pemulihan alam sebagai inti dari semua yang kita lakukan," kata Presiden COP26, Alok Sharma dalam keterangannya, Sabtu 6 November 2021 waktu setempat.
Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengatakan seharusnya mengalihkan ke pertanian berkelanjutan harusnya sudah dilakukan sejak lama.
"Saat ini Pemerintah hanya memikirkan soal ekonomi saja terkait dengan sistem pertanian kita, tidak melihat dari sisi lingkungan sosial. Padahal tiga hal itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah jika ingin melakukan pertanian berkelanjutan," kata Ayip sapaannya saat dihubungi VIVA, Senin 8 November 2021.
Dengan janji pemerintah yang akan mengalihkan ke pertanian berkelanjutan, Ayip menilai seharusnya pemerintah melihat ulang pendekatan pangan saat ini menjadi yang lebih sustainable atau berkelanjutan.
“Yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem pangan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, itu yang harus dilakukan. Bukan malah menyeragamkan pangan lokal, karena setiap daerah itukan berbeda," tuturnya.
Bank Dunia berkomitmen untuk mengeluarkan US$25 miliar untuk sumber daya alam setiap tahun hingga 2025 melalui Rencana Aksi Iklimnya, termasuk fokus pada pertanian dan sistem pangan.
Drama Iklim Dunia yang Belum Tuntas
Negara-negara berkembang dan rentan menuntut komitmen negara-negara maju soal pendanaan iklim dalam COP29.
