Pelayaran Langsung RI-Brunei Darussalam Dibuka
- Dok. Kemenhub.
VIVA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menemui Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko, guna membahas perkembangan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, maupun udara antara Indonesia dengan Brunei Darussalam.
Budi menjelaskan, beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait soal peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping).
"Dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang," kata Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Jumat 5 November 2021.
Terkait dengan pelayaran langsung, Menhub mengungkapkan bahwa meskipun kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi COVID-19, tapi beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
"Demi pemenuhan komoditi ekspor dan impor. Untuk itu perlu digali lebih dalam potensi pasar dari Brunei Darussalam, yang bisa ditawarkan guna menarik minat perusahaan pelayaran," ujar Budi.
Budi menjelaskan, saat ini juga tengah disusun Nota Kesepakatan Bersama/MoU terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksanannya pelayaran kedua negara. Selain itu, saat ini tengah dibahas pula MoU untuk saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut, yang berasal dari kedua negara.
"Diharapkan MoU ini dapat segera disepakati dan bisa bermanfaat untuk kedua negara," ujarnya.
Diketahui, konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei Darussalam juga telah diakomodasi dalam kerja sama subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), yang telah membuka beberapa pelabuhan di Indonesia. Yakni Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Jayapura, Makassar, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Pontianak, Sorong, Tarakan, dan Ternate.
Sementara itu, terkait pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, Kemenhub memastikan bahwa kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies. Kebijakan tersebut membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam, dan sejumlah bandara di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, tanpa batasan frekuensi.
