Serikat Karyawan Minta Dukungan Selamatkan Garuda Indonesia

VIVA – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mengajak seluruh stakeholder dan anak bangsa untuk mendukung penyelamatan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional.

Ketua Harian DPP Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampatty menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk sikap pihaknya atas kondisi Garuda Indonesia saat ini.

"Jika dilihat dari aspek bisnis, maka sekarang ini ada dua permasalahan besar Garuda Indonesia, yaitu dampak dari Pandemi COVID-19 dan dampak dari beban utang yang timbul karena salah kelola di masa lalu," kata Tomy dalam keterangan tertulisnya, Rabu 3 November 2021.



Masker Desain Batik Parang di Pesawat Garuda Indonesia.

Photo :

• Dok. Garuda Indonesia

Baca juga: Sinyal Jokowi Bakal Pilih Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Terkait dengan dampak Pandemi COVID-19, sudah sewajarnya pemerintah sebagai pemilik 60,54 persen saham harus membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan kegiatan operasional Garuda Indonesia.

"Dengan catatan, mulai dari sekarang ini semua proses bisnis harus dikelola secara transparan atau good corporate governance," ujarnya.

Terkait dengan beban utang masa lalu, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN dinilai harus ikut bertanggung jawab. Karena yang mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta yang menyetujui perencanaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di masa lalu, adalah pemerintah atau Menteri BUMN masa lalu.

Dan untuk kepentingan penyelesaian utang tersebut, lanjut Tomy, pemerintah harus menyatakan menjamin semua utang itu walaupun yang akan membayar adalah Garuda Indonesia.

"Pernyataan jaminan dari pemerintah ini sangat dibutuhkan karena untuk membangun kembali rasa kepercayaan kreditur, lessor, vendor, dalam rangka melakukan restrukturisasi dan negoisasi," kata Tomy.

"Terkait dengan adanya indikasi terjadinya praktek korupsi, pemerintah harus meminta BPK untuk melakukan audit forensik terhadap semua proses pengadaan pesawat, mesin pesawat, dan transaksi-transaksi lainnya di masa lalu dan masa kini," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Terkait dengan beban utang masa lalu, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN dinilai harus ikut bertanggung jawab. Karena yang mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta yang menyetujui perencanaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di masa lalu, adalah pemerintah atau Menteri BUMN masa lalu.