Menteri Basuki Sebut Perizinan di Daerah Masih Hambat Laju Investasi
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Pemerintah Pusat meminta para kepala daerah merampingkan aturan untuk memudahkan investor berinvestasi di wilayah masing-masing. Masalah perizinan ini masih menjadi salah satu hambatan investasi di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengungkapkan, sikronisasi kebijakan investasi di seluruh Indonesia, penting dilakukan. Pemerintah daerah jadi kunci guna menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah daerah perlu kiranya segera menyederhanakan prosedur dan mempercepat penyiapan instrumen-instrumen reformasi perizinan yang diperlukan. Seperti peraturan daerah atau Perda tentang bangunan gedung, Perda tentang retribusi dan lain sebagainya," kata kepada awak media, Rabu, 3 November 2021.
Baca juga: Dijual hingga Rp15 Miliaran, 486 Unit di Cluster Ini Laku dalam 2 Hari
Basuki menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menerapkan sistem pendaftaran perizinan online single submission (OSS) berbasis risiko. Sistem itu telah memberikan kemudahan bagi investor yang ingin mendirikan usaha di Indonesia.
Namun sistem itu tidak akan maksimal jika kepala daerah ngotot dengan aturan yang ribet tentang perizinan. Aturan yang ribet membuat investasi di Indonesia menjadi lambat.
"Sebagai pengguna masyarakat perlu untuk segera beradaptasi dengan sistem yang baru. Agar sistem reformasi perizinan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat dan optimal," kata Basuki.
https://susu-gedi.blogspot.com/2021/02/5-jenis-investasi-2021-modal-kecil.html
- U-Report
Basuki juga menjelaskan sistem OSS berbasis risiko tidak membuat kepala daerah kehilangan kewenangan dalam proses perizinan. Kepala daerah tetap bisa melakukan pengawasan dan konsultasi bersama tim ahli sebelum pembangunan izin.
Sistem OSS berbasis risiko ini tidak bisa disetop. Jika tidak mau mengikuti, Indonesia bakal ketinggalan zaman. Sistem ini juga menutup celah korupsi terkait perizinan.
"Upaya yang lain dalam rangka reformasi perizinan adalah percepatan transformasi digital untuk peningkatan pelayanan dan transparansi serta mengurangi intensitas bertumbuhnya orang yang berpotensi menimbulkan moral hazard tindak pidana korupsi di sektor perumahan," kata Basuki.
