Omzet Miliaran, Kalibiru Jadi Percontohan Pengembangan Ekowisata
- U-Report
VIVA – Wisata alam menjadi salah satu destinasi pariwisata andalan di Tanah Air. Salah satunya di Kalibiru, Daerah Istimewa Yogyakarta.
DI kawasan tersebut, pengelola menyulap hutan yang semula gundul akibat pembalakan liar menjadi rimbun dan lestari. Ekowisata di Kawasan Hutan Menoreh Barat, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.
Kalibiru sudah beroperasi sejak 2009 dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri program Perhutanan Sosial. Wisata alam ini terbentuk berkat kolaborasi seluruh pihak dari masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pusat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Berkat meraih penghargaan Wana Lestari pada 2014, pengunjung semakin membludak hingga 82 persen pada 2016. Pada 2018, omzet Kalibiru tidak main-main, bahkan mencapai Rp7,2 miliar.
Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri Kulonprogo, Parjan menjelaskan, saat ini banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di luar negeri dan kota pulang ke kampung halaman untuk mengelola Wisata Alam Kalibiru.
Namun, Parjan dan kelompoknya banyak menemui tantangan pada awal pembentukannya. Sebelumnya, kawasan tersebut adalah kawasan hutan produksi yang menjadi tempat masyarakat menanam pohon dan tumbuhan lainnya.
Lalu, karena beralih menjadi hutan lindung, Parjan dan kelompoknya mencari jalan keluar untuk tetap memanfaatkan hutan tanpa merusaknya.
“Waktu mengarah ke jasa lingkungan yaitu pembuatan ekowisata, banyak yang tidak setuju karena takut tidak bisa merambah lagi. Lalu ada pendekatan dari pemerintah dan LSM yang turut mendukung untuk mengarah ke sana,” kata Parjan dalam webinar menuju COP26 yang bertajuk 'Ecotourism for Forest Conservation and Social Welfare', dikutip Selasa 26 Oktober 2021.
Project Manager Community Based Forest Management Kemitraan, Gladi Hardiyanto atau Yayan menjelaskan, LSM turut membantu memperkuat konsep ekowisata dan memastikan seluruh komponennya terpenuhi. Karena itu kolborasi dinilai penting dilakukan.
“Ada peran Pemda Kulon Progo masuk mendukung sarana dan prasarana. Dan yang penting itu pengelolaannya. Pengelolanya pemuda, mereka menemukan titik-titik spot foto yang menarik wisatawan,” Yayan.
Sementara itu Bupati Kulonprogo Sutedjo menceritakan, Pemda sejak awal mendukung pembentukan kawasan wisata alam tersebut. Selama prosesnya, Sutedjo menyadari pentingnya melibatkan masyarakat dalam mengelola dan memelihara hutan. Sebelum mengantongi izin HKm, masyarakat diberi izin sementara selama 5 tahun.
Sutedjo menyadari bahwa mengubah pola pikir masyarakat tidak mudah. Namun dengan upaya yang dilakukan terus menerus, masyarakat mulai memiliki rasa kepemilikan akan hutan dan menjaganya dari pembalakan liar.
“Selain pendampingan, Pemerintah Daerah pernah memberi bantuan seperti pembentukan usaha koperasi, bibit tanaman untuk di bagian bawah kawasan Kalibiru, ternak lembu, dan lainnya,” kata Sutedjo.
Melihat keberhasilan pengelolaan Wisata Alam Kalibiru, pemerintah pusat mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Erna Rosdiana, keberhasilan ini adalah cita-cita dari program perhutanan sosial itu sendiri.
Baca juga: Kuartal III-2021, Realisasi Investasi Sektor Minerba Baru US$2,7 M
“Ini seperti sebuah konsep tanpa kita kondisikan dari pusat dan berjalan sendiri. Kami punya konsep tapi implementasinya secara spontan ditangkap Pemda dan diimplementasikan oleh masyarakat, lalu difasilitasi oleh pendamping,” ucapnya.
Sebab, perhutanan sosial memberikan akses legal untuk pemanfaatan hutan agar tetap lestari. Erna menyebutkan, setelah diberi akses kelola, pengembangan selanjutnya tergantung dengan kemampuan dan semangat kelompok masyarakat. Perlu ada komitmen dan kemauan yang besar untuk bertahan mengelolanya.
Wisata Kalibiru
- U-Report
Salah satu kunci kesuksesannya pun adalah kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan dukungan seluruh pihak Pemerintah, masyarakat mampu mengembangkan usahanya dengan mudah. Dengan menjadikan Kalibiru sebagai salah satu proyek percontohan, KLHK turut mengembangkan potensi alam dalam program Perhutanan Sosial di Belitung dan Lumajang.
Untuk mengembangkan ekowisata di Tanah Air, KLHK juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai K/L utama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sarana dan prasarananya.
