BKN Ungkap Modus Kecurangan saat Tes CPNS 2021
- vstory
VIVA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan masih adanya peserta yang curang dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2021, baik CPNS maupun PPPK.
BKN pun menyayangkan adanya upaya indikasi kecurangan tersebut yang terdeteksi di Titik Lokasi (Tilok) Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Menindaklanjuti hal tersebut, BKN berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ilustrasi Seleksi CPNS 2021.
- vstory
Selain itu juga didukung penuh oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan CASN Tahun 2021 untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan tersebut.
Dari hasil penyelidikan, BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol.
Baca juga: Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Begini Cara BTN
BKN menyebut aksi ini dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN Nasional dengan modus remote access.
"Dari hasil penyelidikan didapatkan bukti dukung indikasi kecurangan," kata Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama, Senin, 25 Oktober 2021.
Adapun bukti dukungan indikasi kecurangan yang disebutkan Satya adalah pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan, hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi hingga Rekaman Kamera Pengawas (CCTV).
Kemudian, laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan, laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol dan hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari
BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol.
"BKN bersama Panselnas akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang dan bagi oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ucap Satya.
DPR Gelar Fit and Proper Capim KPK Pekan Depan, ICW Ingatkan Ini
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum.
