Kemenhub Gandeng Asosiasi Kembangkan Transportasi Sungai dan Danau
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Sektor transportasi sungai, danau dan penyeberangan saat ini belum dimaksimalkan guna menggenjot kinerja dunia usaha. Sebab, fokus pengembangan masih hanya sebatas penyeberangannya saja, transportasi sungai dan danau kurang dilirik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengungkapkan, padahal bisnis transportasi sungai dan danau juga berperan penting dalam distribusi logistik. Khususnya di wilayah yang mengandalkan sungai sebagai jalur transportasi.
Karena itu, Budi mengajak para pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang terhimpun dalam Gabungan Pengusaha Nasional Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) untuk menggali potensi dan peluang angkutan sungai danau.
Hal tersebut disampaikan Budi di sela pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Gapasdap di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, 21 Oktober 2021.
“Jangan kita melihat di penyeberangan saja, tapi juga melihat potensi dan peluang yang ada di sungai dan danau,” kata Dirjen Budi dikutip dari keterangan resminya, Jumat,22 Oktober 2021.
Baca juga: Wajah Sandiaga Dibuat Mural, Begini Penampakannya
Budi mengungkapkan, hal ini sejalan dengan arahan menteri perhubungan, yang meminta sektor transportasi sungai dan danau dimaksimalkan perannya. Sehingga, bisa juga mendukung program-program Pemerintah.
"Saya diminta memperbaiki dan membuat pilot project lintasan transportasi sungai yaitu di Palembang, Kalimantan Tengah untuk mendukung food estate, dan di Papua (Asmat)," tambahnya.
Khusus untuk Papua, dirinya mengungkapkan bahwa transportasi sungai di wilayah Papua merupakan bagian dari konsep Tol Laut.
Munaws IX Gapasdap.
- Dokumentasi Gapsadap.
Dengan transportasi sungai, logistik yang diangkut oleh kapal laut dapat diteruskan ke wilayah-wilayah pedalaman yang dilalui oleh sungai, sehingga disparitas harga barang-barang semakin terjangkau.
“Saya mengajak asosiasi untuk bersama melakukan survei terhadap potensi yang ada, sehingga nantinya akan muncul ide dan gagasan baru terkait angkutan sungai dan danau,” katanya.
Menurutnya inisiatif tidak harus dari Pemerintah, tapi asosiasi dapat turut proaktif. Kebijakan pemerintah pada 2020 tidak membangun kapal baru, namun prasarana tetap dibangun. Banyak permintaan dari kepala daerah seluruh Indonesia terkait dengan lintasan penyeberangan perintis di wilayah mereka.
“Dengan skema lelang, operator swasta (perusahaan angkutan penyeberangan) bisa masuk melayani penyeberangan perintis, anggaran dari pemerintah,” tambahnya.
