7 Tahun Berjalan, Begini Evaluasi Terbaru Program Tol Laut Jokowi
- Kemenhub
VIVA – Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, Program Strategis Nasional Tol Laut sudah berjalan 7 tahun saat ini. Program itu pun disebut efektif guna mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok Indonesia.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengatakan terus melakukan optimalisasi terhadap program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut alias Tol Laut. Baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyebutkan, memasuki 7tahun berjalan program Tol Laut kini telah melayani 32 trayek diseluruh Indonesia. Dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bahu membahu mensinergikan setiap tahapan pada Sistem Transportasi Nasional dan Sistem Logistik Nasional,” ujar dia Arif dikutip dari keterangannya, Kamis, 21 Oktober 2021.
Arif memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi Semester I-2021 Program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus (satuan kontainer). Dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral.
Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut. Dengan, capaian voyage atau perjalanan bolak-balik 54 persen dibandingkan 2020.
“Kinerja Tol Laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Teknis, dan Operator dalam melakukan sosialisasi serta memberi pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat,” tambahnya.
Baca juga: Pembangkit Listrik Tenaga Fosil yang Pensiun 2030 Bakal Diganti EBT
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati Trayek Tol Laut saat ini sudah menikmati penurunan harga barang antara 20– 50 persen. Artinya, Program Tol Laut itu berhasil mengurangi disparitas harga yang dirasakan masyarakat. Terutama di wilayah Indonesia Timur serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Mugen Sartoto menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari Wilayah Pusat Pangan Baru (food estate), seperti Merauke, ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat diakomodir melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal. Sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia dengan disparitas harga yang tidak tinggi.
Tol Laut.
- ANTARA/Amirullah.
“Program Tol Laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga mengurangi disparitas harga,” ujar Mugen.
Lebih lanjut menurutnya, dukungan dari sisi regulasi juga terus ditempuh. Dia menuturkan, demi kelancaran pendistribusian logistik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan.
Perpres itu mendukung optimalisasi kinerja Kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai hinterland atau wilayah di sekitar pelabuhan.
