DPR Minta Pemerintah Waspadai Ancaman Krisis Energi

Ilustrasi pemberitahuan tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang telah habis
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah antisipatif terhadap ancaman krisis energi yang terjadi di beberapa negara. Pekan lalu, kata Mulyanto, dikabarkan krisis energi mulai melanda Singapura. 

DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK 18-21 November 2024

Harga listrik di Singapura mulai naik dan Singapore LNG Corp (SLNG) dikabarkan tengah menjajaki pembelian kargo gas alam cair (LNG) dari pasar spot. Rencana pembelian LNG ini terhitung tidak biasa mengingat Singapura memiliki cadangan energi yang terjaga. 

Terkait hal itu Mulyanto meminta Pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM dan LNG. Jangan sampai terjadi penyelundupan ke negara lain sehingga mengancam persediaan BBM di dalam negeri. 

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

"Harga gas yang melonjak di pasaran internasional, tidak menutup kemungkinan membuat pengusaha melakukan tindakan ambil untung meskipun menyebabkan kuota pasokan gas domestik untuk industri tertentu dan listrik tersedot ekspor," kata Mulyanto, Jumat 15 Oktober 2021.

Ilustrasi distribusi BBM

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK

Mulyanto berharap agar Pemerintah menindak tegas oknum yang menyalahgunakan kuota BBM. "Karena itu Pemerintah harus tegas menindak siapapun yang coba menyalagunakan kuota BBM dan LNG ini. Kalau tidak diperketat bisa mengancam keamanan persediaan BBM dan LNG kita," ujarnya.

Mulyanto juga menyoroti adanya isu kelangkaan BBM di Sumatera Utara. Politikus PKS itu meminta Pemerintah segera mengevaluasi dan melancarkan distribusi BBM agar kasus ini tidak merembet ke wilayah lain.

"Kita perlu langkah-langkah antisipatif dalam melakukan mitigasi risiko krisis energi yang melanda beberapa negara seperti Inggris, China dan India agar masalah tersebut tidak  menjalar ke Indonesia," katanya.

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD

10 Capim KPK Bakal Jalani Uji Kelayakan, DPR: Kita Tinggal Minta Juga Masukan dari Masyarakat

10 capim dan calon Dewas KPK akan jalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR pada 18 hingga 21 November 2024.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024