Menteri Basuki Beberkan Tantangan Terberat Penyediaan Rumah Bagi MBR
- PUPR
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, penyediaan perumahan yang inklusif dan berkeadilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi berbagai tantangan berat.
Hal itu diutarakan Basuki dalam sambutannya di acara Indonesia Housing Forum 2021, yang digelar secara virtual melalui sinergi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia, dan Universitas Trisakti.
Basuki pun merinci bahwa salah satu tantangan berat itu antara lain adalah masih rendahnya persentase kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dibanding dengan negara lain.
"Yaitu hanya sekitar 2,9 persen," kata Basuki dalam telekonferensi, Kamis 14 Oktober 2021.
Kendala lainnya menurut Basuki adalah terkait dengan penjalaran kota (urban sprawl). Yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan.
Hal itu termasuk daerah-daerah produktif pertanian/irigasi. Karena mengingat bahwa pada 2045 mendatang diprediksi ada sebanyak 220 juta penduduk Indonesia yang akan tinggal di daerah perkotaan.
"Atau meningkat dari 56 persen menjadi 70 persen dari total populasi," ujarnya.
Kendala berat selanjutnya diakui Basuki, adalah karena masih banyaknya rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula hanya 56 persen menjadi sebesar 70 persen.
Baca juga: Sektor Properti Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Ini Analisanya
"Atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga," kata Basuki.
Di sisi lain, dalam upaya mempercepat penyediaan perumahan di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk meningkatkan sinergi antar pelaku pembangunan dalam kerangka ekosistem perumahan.
Capaian Program Sejuta Rumah dalam periode 2015-2019 diketahui telah mencapai sebanyak 4,7 juta unit. Di mana 2020 tercatat sebanyak 965 ribu unit dan hingga September 2021 kemarin telah mencapai sebanyak 763 ribu unit rumah.
Ilustrasi proyek perumahan.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Selain itu, lanjut Basuki, upaya pengentasan kemiskinan termasuk untuk penurunan stunting, tidak cukup dilakukan dengan bantuan sosial saja. Namun, membutuhkan dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi.
"Untuk itu, program perumahan ke depan harus menjadi ujung tombaknya," ujarnya.
Pungutan BPHTB dan PGN Dibebaskan untuk Bangun Hunian MBR, Menteri Ara Apresiasi Pemda Sudah Ikhlas
Tiga menteri Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
