Jokowi: Ada yang Tidak Efisien di Negara Kita
- VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Presiden Joko Widodo menginginkan dan terus mengejar angka biaya logistik di Tanah Air bisa ditekan sehingga lebih efisien seperti halnya di sejumlah negara tetangga. Menurutnya, Indonesia masih di kisaran 23 persen dari produk domestik bruto.
“Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12 persen kurang-lebih, kita masih 23 persen,” kata Jokowi saat meresmikan penggabungan BUMN Pelindo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 14 Oktober 2021.
“Artinya ada yang tidak efisien di negara kita,” sambung Jokowi.
Jokowi pun memberikan apresiasi sudah digabungnya Pelindo yang tercecer sebelumnya dari 4 perusahaan. Mereka mengelola sendiri pelabuhan masing-masing seusai kewilayahan.
Kini, kata Kepala Negara, setelah holding terbentuk, perusahaan negara yang fokus mengelola terminal peti kemas dan layanan kepelabuhan bisa makin bersaing.
“Apa yang ingin kita harapkan dari sini: yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain; artinya, daya saing kita, competitiveness kita, akan menjadi lebih baik,” kata Jokowi.
“Saya juga minta agar ini di-partner-kan: carikan partner yang memiliki networking, yang memiliki jaringan luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa, produk-produk kita, barang-barang kita, bisa menjelajah ke mana-mana, masuk ke supply chain global--golnya ke sana,” ujarnya.
Jokowi juga berpesan supaya perusahaan pelat merah lainnya mengikuti ‘holding-isasi’ perusahaan BUMN lainnya yang sudah melebur menjadi satu. Dia tidak ingin perusahaan-perusahaan negara, terutama yang kecil, bertebaran tetapi tak terkoordinasi sehingga kekuatan dan daya saingnya rendah.
Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna
Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah
