Jokowi Ingin Kemiskinan Ekstrem 0% pada 2024, Airlangga Ungkap Caranya
- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024.
Menurutnya, Kementerian dan Lembaga telah melakukan pemetaan program-program yang relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. tersebut. Mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan program yang berfokus pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
“Pemerintah sudah membuat roadmap untuk mempercepat penuruan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan Presiden menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di 2024," ujar Airlangga dalam acara CIMB Niaga Forum bertajuk 'Indonesia Bangkit bertema Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022', Rabu, 29 September 2021.
Airlangga menegaskan, sejatinya kunci dari tercapainya target tersebut adalah kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pandemi COVID-19 pun ditegaskan telah mengajarkan pentingnya diterapkan demi memperoleh keuntungan besar bersama.
"Oleh karenanya perlu kolaborasi dan kerja extraordinary untuk mencapai target tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Adaptasi dengan Pandemi, 1.852 BUMDes Masuk Ekosistem E-Commerce
Lebih lanjut Airlangga mengajak semua pihak membuktikan komitmen untuk berkolaborasi agar Indonesia bisa betul-betul keluar dan pulih dari dampak Pandemi COVID-19. Khususnya mereka yang menjadi pemenang di saat pandemi memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang tengah kesulitan.
“Dari penanganan COVID, lesson learn-nya jelas semua harus terbagi merata. Semua akan sejahtera kalau no one left behind dan bagi mereka yang left behind mari kita bantu bersama sama bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita bersama,” tegas Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
