Kemenhub Komitmen Lindungi Lingkungan Maritim Sesuai IMO, Ini Caranya
- Dokumentasi Kemenhub.
VIVA – Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengimplementasi instrument-instrumen yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) ke depannya. Hal itu menjadi bagian tanggung jawab yang diemban Indonesia sebagai anggota Dewan.
Salah satu yang jadi fokus adalah terkait perlindungan lingkungan maritim. Komitmen itu dilakukan dengan terlibat secara aktif dalam Proyek Marine Environment Protecion of the South East Asian Seas (MEPSEAS).
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Brigjen Pol Capt Hermanta mengatakan, proyek itu di bawah kerangka kerja sama IMO dan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Dengan tujuan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dari aktivitas-aktivitas yang bersumber dari kegiatan pelayaran.
“Indonesia bersama dengan Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Vietnam telah bergabung dalam proyek MEPSEAS yang didukung oleh IMO dan NORAD selama empat tahun sejak 2018 lalu. Pada proyek ini, kami memiliki milestone yang ingin dicapai pada tahun 2021, yakni menyelesaikan Pelatihan Compliance Monitoring and Enforcement (CME)-Remote Programming," ujar Hermanta di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Selasa, 28 September 2021.
Dalam kesepatan kali ini, Kemenhub menggelar National Workshop CME di Jakarta mulai 27 September hingga 29 September mendatang. Dia menjelaskan, workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat aspek kepatuhan, pemantauan dan penegakan peraturan nasional.
Khususnya, terkait dengan implementasi Konvensi Pengelolaan Air Balas dan Sistem Anti-Fouling yang dilaksanakan oleh Flag State Inspector dan Port State Control Officer. Serta, 2 konvensi yang menjadi fokus Indonesia dalam Proyek MEPSEAS.
Baca juga: Utang Krakatau Steel Banyak, Erick Thohir Kejar Siapa yang Korupsi
"Virtual National Workshop bertujuan untuk memperkuat aspek CME melalui ketentuan-ketentuan nasional dalam mengimplementasikan Konvensi IMO,” tambahnya.
Pada akhirnya lanjut dia, para peserta diharapkan dapat menentukan praktik terbaik, pengaturan kelembagaan, serta tanggung jawab mereka. Terhadap kepatuhan, pemantauan, dan penegakan Konvensi IMO terkait perlindungan lingkungan maritim tersebut.
“Saya berharap dengan berbagi keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari semua narasumber, nantinya kita dapat merumuskan peraturan perundang-undangan nasional kita sesuai dengan konvensi yang bersangkutan,” ungkap Hermanta.
Sebagai informasi, National Workshop CME ini dihadiri oleh Tim IMO Project Coordinating Unit, Tim CME International Consultant, MEPSEAS National Consultant, CME National Experts, perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Kementerian dan Lembaga terkait, serta peserta lain dari kalangan industri maritim nasional.
Secara umum, penyelenggaraan rangkaian kegiatan National Workshop CME memberikan pemahaman dan gambaran serta mengumpulkan masukan-masukan yang relevan terhadap dokumen administrasi. Yang terkait dengan aspek kepatuhan, pengawasan dan penegakan aturan konvensi sistem anti fouling dan pengelolaan air balas.
"Berupa pedoman nasional tentang penerapan ketentuan pemeriksaan kapal Negara Bendera (Flag State Inspection Implementation), dan pemeriksaan kapal asing (Port State Control Inspection) yang telah disusun oleh tim National Experts bersama kelompok nasional," tutupnya.
