Geger, PUPR Bakal Buat Jalan Tol Pertama di RI Pakai Bambu
- dok. Kementerian PUPR
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan inovasi dan terobosan baru dalam konstruksi jalan tol di Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bahan bambu sebagai sistem matras jalan tol.
Dikutip dari Instagram @pupr_binamarga, pada Senin 27 September 2021, dijelaskan bahwa inovasi penggunakan bahan bambu pada jalan tol ini akan dilakukan di Jalan Tol Semarang-Demak.
Adapun konstruksi jalan tol Semarang-Demak ini sekaligus merupakan tanggul laut. Sehingga, penggunaan bahan bambu saat ini sedang dilakukan proses pengujian untuk mengukur kelayakan sebagai sistem matras guna meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan.
Baca juga: Cara Badan Otorita Bangkitkan Lagi Wisata Labuan Bajo dan Flores
Pengujian ini dilakukan karena konstruksi tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol ini akan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi very soft soil.
Pengujian ini terdiri dari dua jenis yaitu uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu.
Pengujian tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu yang baru pertama kali dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan terobosan dalam memberikan solusi perkuatan tanah lunak yang murah dan tepat guna.
Sementara, dikutip dari instagram @anakteknikindo, Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Sri Murni Dewi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penggunaan bambu di jalan tol adalah sebagai pengganti tulangan.
Menurut beliau, material bambu memiliki kekuatan yang sejajar serat yang tinggi namun kekuatan tegak lurus seratnya rendah. Oleh sebab itu, bambu akan terkesan reot ketika dimanfaatkan untuk konstruksi.
Dengan pengujian bahan bambu di Jalan Tol Semarang-Demak ini, maka ini akan menjadi proyek pertama di Indonesia. Nantinya, struktur timbunan di atas laut direncanakan diperkuat oleh matras bambu setebal 17 lapis.
PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
