Menteri Teten Dorong Pembiayaan Perbankan ke UMKM untuk Produktivitas

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
Sumber :
  • Tangkapan Layar/Pras

VIVA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, saat ini pembiayaan dari perbankan ke sektor UMKM terjadi pada skala usaha menengah.

OJK Sebut Pilkada 2024 Bakal Beri Dampak Positif ke Ekonomi Lokal

"(Mencapai) 44,29 persen dari total kredit UMKM," kata Teten dalam telekonferensi di webinar 'Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan', Kamis 23 September 2021.

Baca juga: Jubir Tegaskan Luhut Tidak Punya Bisnis Tambang di Papua

bank bjb Terus Perkuat Bisnis, Kini Jadi BPD Pertama Penyimpan Dana Margin di Indonesia

Teten mendorong pihak perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM untuk investasi dan sektor produktif. Karena jika produktivitas UMKM meningkat akan berpotensi mendorong pergerakan sektor perekonomian nasional.

Dari sisi pemanfaatannya, Teten mengatakan, penyaluran kredit UMKM didominasi untuk modal kerja, yakni sekitar 73 persen. Dengan percepatan digitalisasi, Teten berharap juga ada kerja sama antara UMKM dengan sektor teknologi.

Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

"Dengan adanya sinergi antara industri jasa keuangan dan sektor teknologi, maka hal itu akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha," ujarnya.

Di sisi lain, Teten memastikan bahwa pihaknya juga akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi di tengah pandemi.

Beberapa di antaranya yakni percepatan program vaksinasi dengan HIPPINDO, serta pilotting dengan enam BUMN dalam rangka mendorong UMKM dan koperasi masuk ke dalam rantai nilai BUMN. "Keenamnya yakni Pertamina, Krakatau steel, PLN, Perhutani, Kimia Farma, dan RNI," ujar Teten.

Kemudian, ada juga upaya pengembangan korporatisasi petani dan nelayan, bersama dengan Kementerian pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan offtaker (GGP). Hal itu di samping 40 persen belanja pengadaan pemerintah oleh UMKM dan Koperasi, yang turut bekerja sama dengan LKPP. 

"Kemudian kerja sama dengan Baznas untuk Program Tanggap COVID-19, dan kerja sama dengan marketplace seperti Shopee dan Lazada untuk melindungi produk lokal," ujarnya. (dum)

Ilustrasi utang.

Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi

Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024