Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat Jadi Rp5.926 Triliun
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar US$415,7 miliar setara dengan Rp5926,63 triliun (dengan kurs referensi BI Rp14.257 per dolar AS).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, posisi utang tersebut tumbuh 1,7 persen secara year-on-year (YoY) atau melambat dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya.
"Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (YoY)," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 September 2021.
Baca juga: Harga Emas 15 September 2021: Global Stabil Tinggi, Antam Naik
Erwin menjelaskan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah. Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai US$205,9 miliar atau tumbuh 3,5 persen (YoY), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (YoY).
Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Dengan tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN, melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo," ujarnya.
Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021. Hal itu untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Dijelaskan Erwin, penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, untuk mendukung belanja prioritas yang mencakup sejumlah sektor.
Misalnya sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).
"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.
