Airlangga: Penyaluran KUR hingga Awal September Capai Rp176,92 T
VIVA – Pemerintah ditegaskan telah melakukan berbagai relaksasi kebijakan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang meski pada kondisi Pandemi COVID-19. Salah satunya dengan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri secara daring kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Ikatan Alumni ITB, hari ini.
“Relaksasi kebijakan KUR tersebut merupakan bukti keberpihakan Pemerintah kepada UMKM agar dapat pulih dan tumbuh cepat di tengah pandemi,” ujar Airlanga, Rabu, 8 September 2021.
Dia menjabarkan, relaksasi kebijakan KUR yang diberikan antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021.
Baca juga: OJK Sebut Aturan RPIM ke UMKM Disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank
Kemudian, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi. Insentif tersebut pun telah banyak dimanfaatkan oleh UMKM.
Menurutnya, dari Januari hingga 6 September 2021, penyaluran KUR telah terealisasi kepada 4,73 juta debitur dengan nilai mencapai Rp176,92 triliun. Capaian ini merupakan 69,93 persen dari target 2021 sebesar Rp253 triliun atau 62,08 persen dari target perubahan di 2021 sebesar Rp285 triliun.
Lebih lanjut kata Airlangga, dalam program pemulihan ekonomi nasional, dukungan dunia usaha khususnya UMKM menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Sebab, peran UMKM pada perekonomian Indonesia cukup besar, di mana kontribusinya pada PDB 2019 mencapai 60,51 persen.
Sementara itu, kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini mencapai 96,92 persen.
“Harapannya, ketika UMKM bisa bangkit dan tumbuh maka akan mendorong pemulihan ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Asosiasi Pedagang Kelontong Tolak Rancangan Permenkes Soal Kemasan Rokok Polos
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kese
