Bertemu Pengusaha di Istana, Jokowi Bahas Nasib Pasar Modern
- Eduward Ambarita/VIVA.
VIVA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Mandey, menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi. Dalam pertemuan, Roy bilang bahwa pengusaha butuh yang namanya kemudahan berusaha dan kepastian hukum.
Menurut dia, walau sudah berjalan menuju perbaikan, situasi pandemi COVID-19 saat ini, secara langsung atau tidak langsung telah memberi dampak banyak kepada usaha.
Salah satunya, kata Roy, sektor ritel modern yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Terlebih konsumsi rumah tangga di Indonesia masih berkontribusi sebesar 57,6 persen.
Baca juga: 14 Tahun Nganggur, Jusuf Hamka Cerita Bangkit hingga Punya Tol
"Kami sampaikan bahwa berharap supaya sektor perdagangan eceran atau pasar modern ini dapat dijadikan sektor prioritas," kata Roy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 8 September 2021.
Adapun, usulan yang disampaikan adalah berharap adanya relaksasi atau restrukturisai kredit. Selain itu, Asosiasi juga meminta relaksasi mengenai investasi di jenis usaha pasar swalayan.
Roy menuturkan bagi para pengusaha yang ingin atau ekspansi di bisnis tersebut, peraturan yang mengatur harus menggunakan sistem waralaba masih memberatkan para calon investor.
"Artinya kalau kita harus pakai waralaba maka kita tidak bisa ekspansi. Kita tidak bisa investasi, bahkan OSS berbasis risiko yang sudah di launching itu juga akan mengunci kami ketika kami mengajukan perizinan, pengembangan usaha harus dengan waralaba. Ini kita minta direklaksasi," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengucapkan selain soal ritel yang menjadi perhatian, juga dibahas antara Presiden dengan para pengusaha mengenai royalti musik.
Presiden memerintahkan segera agar kementerian teknis menghitung secara rinci mengenai aturan royalti musik tersebut.
"Pemerintah akan mencatat dan mengkaji terkait hal- hal teknis lain terkait dgn royalti musi. Diminta untuk ditinjau basis perhitungan pembayaran royalti. Itu bapak Presiden juga akan meminta kementerian teknis untuk menghitung," ujar Airlangga.
