2 Perusahaan Ini Resmi Masuk Daftar Pemungut Pajak Digital

Gedung Direktorat Jenderal Pajak
Sumber :
  • panoramio

VIVA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin getol memungut pajak layanan digital saat ini. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), atas produk digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia pun terus ditambah.

Impor Susu Bebas Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kali ini DJP menunjuk dua perusahaan lagi yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak digital itu. Yakni WeTransfer B.V dan OffGamers Global Pte Ltd. Dengan penambahan tersebut, maka Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 83 badan usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengungkapkan, DJP terus melakukan pengawasan kepada Pemungut PPN PMSE. Sehingga besarnya potensi penerimaan pajak dari layanan digital asing bisa lebih maksimal digali.

COP29, BNI Ungkap Peran Strategis Perbankan Akselerasi Transisi Hijau di Indonesia

"Sampai dengan 31 Agustus 2021, realiasi penerimaan PPN PMSE tahun 2021 terkumpul sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Neilmaldrin dikutip dari keterangannya, Selasa, 7 September 2021.

Baca juga: PPKM Dilonggarkan, Bank Ini Justru Makin Genjot Layanan Digital

Sri Mulyani Ungkap PPN Naik Jadi 12 Persen Sesuai UU Mulai 1 Januari 2025

Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 September 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual  kepada pelanggan di Indonesia. DJP pun mengapresiasi  kerja sama dan langkah sejumlah entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE itu.

Saat ini lanjutnya, DJP terus mengidentifikasi dan melakukan sosialisasi dengan sejumlah perusahaan lain yang  menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Di samping itu, DJP juga aktif menjalin komunikasi untuk mengetahui kesiapan mereka.

"Sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE akan terus bertambah," tambahnya.

Ketua Umum APRINDO 2024-2028, Solihin

PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang

Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2024