Panen Perdana, Wapres Dorong Potensi Perkebunan Sawit Rakyat
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan dukungannya kepada perkebunan sawit rakyat. Hal itu disampaikannya di acara 'Panen Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat dan Peresmian Santripreneur Berbasis Sawit' pada hari ini, Kamis 2 September 2021.
Ma'ruf mengucapkan selamat kepada 105 keluarga petani sawit yang melakukan panen perdana dengan total luas lahan 266 hektare di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
"Saya ucapkan selamat atas keberhasilan 105 keluarga petani sawit dan semua yang terlibat secara langsung dengan kegiatan panen perdana ini," kata Ma'ruf secara virtual.
Baca juga: Harga Referensi CPO dan Kakao Naik, Kemendag Tetapkan Tarif Bea Keluar
Ma'ruf menjelaskan, program peremajaan sawit rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, yang terbilang masih tergolong rendah.
"Yaitu sekitar 3,7 ton per hektare per tahun," ujarnya.
Padahal, lanjut Ma'ruf, potensi yang dapat dihasilkan dari perkebunan sawit rakyat itu sendiri sebenarnya bisa mencapai sekitar 8 ton per hektare per tahun.
Selain sebagai bentuk keprihatinan pemerintah kepada para petani kebun sawit, Ma'ruf memastikan, program peremajaan sawit rakyat ini juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi COVID-19.
Bahkan, sampai tahun 2022 mendatang, pemerintah telah menargetkan program peremajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektare.
Sementara untuk tahun 2021, kata Ma'ruf, program peremajaan sawit rakyat ini ditargetkan bakal menyasar seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,597 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Ma'ruf, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu telah bersatu padu untuk bekerja bersama-sama dan berkolaborasi menyukseskan program tersebut.
"Karena diperlukan kerja sama yang erat oleh ketiga pihak, dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat," ujarnya.
