BUMI Angkat Presiden Komisaris dan Presiden Direktur Baru
- Dokumentasi Bumi Resources.
VIVA – PT BUMI Resources Tbk (BUMI) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada sore tadi, Selasa 31 Agustus 2021.
Sejumlah resolusi pun telah disepakati oleh para pemegang saham, seperti misalnya persetujuan atas keuangan tahun fiskal 2020 yang telah diaudit dengan pembagian tanggung jawab dewan.
Selain itu, ada juga penunjukan auditor untuk tahun ini, serta perubahan komposisi di jajaran Dewan Komisaris maupun di Dewan Direksi. Perubahan jajaran di Dewan Komisaris BUMI yang telah disepakati oleh para pemegang saham antara lain diangkatnya Sharif Cicip Sutardjo sebagai Presiden Komisaris.
Baca juga: Dibangun Selama 7 Tahun, Jokowi Resmikan Bendungan Kuningan
Sharif ditunjuk sebagai Presiden Komisaris guna menggantikan Rosan P. Roeslani, yang telah mengundurkan diri untuk menjalankan peran barunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kemudian, ada juga pengangkatan Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris.
Di jajaran Dewan Direksi, perubahan pun turut terjadi usai RUPST ini sebagaimana yang telah disepakati oleh para pemegang saham. Di antaranya yakni pengangkatan Adika Nuraga Bakrie sebagai Presiden Direktur, menggantikan Almarhum Bapak Saptari Hoedaja yang telah berpulang.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka BUMI memastikan jika laporan resmi akan disampaikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) pada proses RUPS sesuai peraturan.
Diketahui, sebelumnya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melaporkan perbaikan kinerja keuangan di semester I-2021, dengan membukukan laba bersih sebesar US$90,9 juta. Capaian itu berbalik positif dari periode yang sama tahun lalu, yang mengalami rugi bersih US$86,1 juta.
Direktur & Corporate Secretary Bumi Resouces, Dileep Srivastava mengatakan, membaiknya kinerja keuangan BUMI ini salah satunya disebabkan karena kenaikan harga batu bara.
"Hal ini disebabkan karena meningkatnya harga batu bara akibat ketidakseimbangan pasokan global, pandemi, efek variabel kondisi cuaca, kemacetan infrastruktur dan ketidakpastian politik," ujar Dileep dikutip dalam keterangan resmi, Jumat 27 Agustus 2021.
