Jokowi Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh Lebih Rendah Kuartal III-2021
- Dusep Malik/VIVA.
VIVA – Presiden Joko Widodo memprediksi, pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III-2021 lebih rendah dibandiing kuartal sebelumnya. Hal itu kembali lagi disampaikan Presiden saat acara Sarasehan dengan 100 dengan para ekonom, hari ini.
Sebelumnya atau kemarin, Presiden juga mengatakan hal serupa agar jajarannya tetap waspada terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut.
"Yang kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini juga bisa berlanjut di kuartal yang ketiga. Meskipun kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan lebih rendah dari kuartal yang kedua," kata Jokowi, Kamis 26 Agustus 2021.
Kata Presiden, hal positif sebetulnya sudah ditandai dari kuartal II dengan Indonesia berhasil keluar dari resesi dan mencatatkan pertumbuhan 7,07 persen. Untuk kuartal III, pertumbuhan diramal menurun sejalan dengan meningkatkan kasus harian pada Juli lalu, disusul kebijakan PPKM di berbagai daerah.
"Di awal Februari, kasus harian itu di angka 12.800-an per hari, kemudian setelah Februari ke Maret, April, Mei, bahkan 14 Mei itu turun 2.633 kasus. Tapi, karena Varian Delta, kemudian melompat naik di 15 Juni sampai 56 ribu kasus," kata kepala negara.
Baca juga:Â OJK Godok Panduan Manajemen Risiko Perubahan Iklim Industri Keuangan
Namun, Jokowi meyakini Indonesia segera keluar dari permasalahan ekonomi ini. Tapi, dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa, termasuk para ekonom.
Pemerintah, kata Jokowi, akan terus menerapkan kebijakan yang dinamis selama masa pandemi. Sampai pada situasi yang disebutnya mencapai 'keseimbangan baik'.
"Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak utamanya para ekonom pemikiran gagasan yang dapat diterapkan, yang berbasis riset berbasis evidence dan contoh praktis, resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita," tutur Jokowi.
Prabowo: Kenaikan PPN 12% Ini Amanah Undang-undang
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan tetap berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025
