Sri Mulyani: Varian Delta Dongkrak Anggaran Kesehatan dan Perlinsos

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menekan dampak pandemi COVID-19, melalui penyaluran APBN ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial yang mengalami kenaikan.

Dia menjelaskan, anggaran kesehatan dan perlindungan sosial yang membengkak itu disebabkan akibat merebaknya varian delta COVID-19, yang menyebabkan kenaikan jumlah alokasi untuk bidang kesehatan menjadi Rp214,96 triliun dari sebelumnya hanya Rp193,9 triliun.

"Kenaikan signifikan lebih dari 22 persen ini terjadi hanya dalam hitungan bulan ketika (varian) delta masuk," kaya Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 24 Agustus 2021.

Baca Juga: 6 dari 10 Orang Terkaya di Indonesia Hartanya Turun Hari Ini

Sementara itu, untuk anggaran bagi sektor perlindungan sosial, pemerintah telah mengalokasikan anggaran menjadi Rp186,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp153,8 triliun.

Dia memastikan, saat ini pemerintah juga sudah mengadopsi Undang-undang Nomor 2 dari Perppu 1 tahun 2021, sekaligus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas keuangan. 

Di sisi lain, BI juga akan ikut berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan mandat yang diembannya, sambil menjaga integritas dan independensi.

Hal itu seiring pemerintah yang juga akan menggunakan instrumen APBN dari semua aspek penerimaan, karena saat ini dinamika di sektor perpajakan memang tengah mengalami tekanan yang luar biasa. 

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, para Kementerian dan Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah (pemda) juga akan diarahkan untuk menuju program-program yang dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kita gunakan dana below the line untuk mendukung perbankan, mendukung penempatan dana PMN dari BUMN, agar APBN bisa hadir dan meminimalkan dampak negatif COVID-19 dan meringankan beban masyarakat serta memulihkan ekonomi secara bertahap," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Hal itu seiring pemerintah yang juga akan menggunakan instrumen APBN dari semua aspek penerimaan, karena saat ini dinamika di sektor perpajakan memang tengah mengalami tekanan yang luar biasa.